Fraksi PAN-Demokrat DPRD Sarankan DKI Ubah Bansos Jadi Tunai Saat PSBB Jakarta

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 14 September 2020 12:59 WIB

Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyarankan Pemerintah DKI mengubah bantuan sosial alias bansos menjadi yang tunai, terkait PSBB Jakarta.

Menurut Politikus Partai Amanat Nasional itu, bantuan langsung tunai kebih efektik ketimbang bansos kebutuhan pokok yang semala ini diberikan pemerintah.

"BLT yang diinginkan warga saat ini. Dan lebih efisien saya rasa," kata Zita melalui keterangan tertulisnya, Senin, 14 September 2020.

Zita menuturkan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta bakal berimbas langsung terhadap pendapatan masyarakat kelas bawah. Mereka pun berharap uluran tangan pemerintah selama pandemi ini.

Baca juga : PSBB Jakarta Dimulai Lagi, YLKI: Pertaruhan Terakhir Kendalikan Pancemo Covid-19

Ia berharal seluruh pemilik otoritas bisa mendukung kebijakan ini. "Terutama pemerintah pusat yang bekerja tangani Covid-19 sesuai data, sehingga harus sejalan dengan apa yang diputuskan Pak Anies. Apalagi ini sesuai dengan instruksi Presiden, saya yakin jajaran yang menolak PSBB DKI pasti tahu itu."

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan telah menyampaikan langsung ke Pemerintah DKI untuk mengubah bantuan menjadi uang tunai. Menurut dia, pemberian bantuan tunai lebih fleksibel digunakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi di sekitar masyarakat.

Advertising
Advertising

"Karena masyarakat nanti bisa memilih belanjaan yang mau dibelinya. Masyarakat juga belanja ke Warung-warung dekat rumah dan itu menggerakkan ekonomi kerakyatan," ucapnya.

Namun, kata Mujiyono, pemerintah beralasan belum bisa memberi bantuan tunai karena dari 1,4 juta kepala keluarga yang berhak mendapatkan bantuan, 3 ratus ribu di antaranya tidak punya rekening bank. Menurut Politikus Demokrat itu, pembukaan rekening merupakan masalah mudah untuk warga.

"Tinggal dibuatkan saja dari Bank DKI. Dua pekan juga selesai," ucapnya.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

18 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

28 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

45 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

47 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

50 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

51 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

51 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya