TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat media Ignatius Hariyanto menanggapi perihal Najwa Shihab yang dipolisikan oleh Relawan Jokowi Bersatu atas wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Rabu, 7 Oktober 2020. Menurutnya hal tersebut bukan termasuk pengalihan isu, namun reaksi yang terlalu berlebihan.

“Menurut saya bukan pengalihan isu, tapi yang mengadukan Najwa yang terlalu berlebihan. Menurut saya Najwa tak melanggar kode etik apapun,” kata Hariyanto lewat pesan singkat ketika dihubungi Tempo.

Baca Juga: Diperkarakan Relawan Jokowi, Najwa Shihab Buka Suara

“Najwa sah saja melakukan [wawancara] itu sebagai bentuk kritik dan meminta pertanggungjawaban dari pejabat publik, dan yang dipersoalkan adalah kebijakan, bukan soal pribadi ke pribadi.”

Ia menilai apa yang dilakukan perempuan yang akrab disapa Nana tersebut adalah satir. Menurutnya sudah banyak kolumnis pers baik di dalam maupun luar negeri menggunakan format ini untuk melakukan kritik dan kontrol sosial, yang merupakan salah satu fungsi pers. “Buat saya ini satir, dan satir masih bisa diterima sebagai produk jurnalistik,” jelasnya.

Menurutnya saat berbicara tentang satir dan kritik, pejabat publik semestinya tidak terlalu mengambil hati. “Bahasa anak jaman sekarang: dikiritik jangan baperan,” kata pengajar Universitas Multimedia Nusantara tersebut.

Hariyanto juga mempertanyakan korelasi kelompok tersebut dengan tindakan pembelaan mereka, yang menurutnya mengada-ada. “Kalau yang turun adalah relawan pembela Menkes masih masuk akal. Ini kenapa urusannya dengan Jokowi?” tanyanya.

Sebelumnya, saat melapor ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 6 Oktober 2020, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Dewi Soembarto berdalih menteri adalah representasi dari presiden, sehingga menurutnya pantas dibela.

“Yang membuat saya sebagai Ketum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah menteri ini adalah representasi dari Jokowi, dan Presiden Jokowi adalah kami relawannya,” katanya. Diketahui laporan tersebut akhirnya ditolak, dan polisi mengarahkan Silvia dan timnya untuk membawa perkara ke Dewan Pers.

WINTANG WARASTRI | MARTHA WARTA