Demo Tolak Omnibus Law di DKI Berakhir Ricuh, BEM Trisakti Bilang Begini

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 10 Oktober 2020 07:48 WIB

Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berdemonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah menanggapi demo omnibus law di DKI Jakarta yang berakhir ricuh di sepanjang hari Kamis, 8 Oktober 2020. Menurutnya kerusuhan mestinya memiliki sebab dan akibat tersendiri.

“Kami menyayangkan, cuma pasti ada sebab dan ada akibat, begitu. Opini kami karena teman-teman jenuh dan kecewa dengan hasilnya, jangankan mau aspirasi, belum sampai menyuarakan saja sudah banyak penahanan, dibenturkan dan lain-lainnya,” kata Dinno saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Oktober 2020.

Dinno menyatakan penting untuk memastikan apakah pendemo yang bertindak rusuh memang benar merupakan bagian dari massa demo yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, atau merupakan kelompok lain tersendiri. “Ini perlu dipastikan dulu, apakah massa memang benar-benar massa aksi atau murni provokator,” jelas Dinno.

Baca juga : Polres Depok Selidiki 14 Akun Media Sosial Provokatif Demo Omnibus Law

Ia menyampaikan dugaan bahwa kericuhan adalah sebuah bentuk framing atau pembingkaian. “Mungkin ini menjadi sebuah operasi intelijen [aparat], yang tujuannya untuk framing bahwa gerakan ataupun penyampaian aspirasi secara masif dibingkai menjadi buruk,” katanya.

Advertising
Advertising

Lagi ia menekankan, penting untuk memastikan apakah pelaku demonstrasi yang rusuh memang benar-benar bagian massa unjuk rasa.

“Jangan-jangan ada oknum atau provokator yang sengaja membingkai agar gerakan menjadi tidak baik dan tidak didukung, dan tidak mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat.”

Terkait dengan dugaan tersebut, secara terpisah Tim Advokasi Untuk Reformasi menyampaikan hal serupa dalam rilis mereka pada Kamis kemarin. Rilis yang berjudul ‘Hentikan Brutalitas Aparat Halangi Aksi Batalkan UU Cipta Kerja di Jakarta’ tersebut menyampaikan beberapa poin, salah satunya tentang kekerasan yang dialami pendemo dan polanya.

“Terdapat juga dugaan luar bahwa aparat TNI dan Polri menyamar sebagai peserta aksi dan memancing kerusuhan berdasarkan keterangan massa aksi,” tulis mereka. Tim tersebut terdiri dari koalisi beberapa lembaga diantaranya YLBHI, KontraS, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan ELSAM.

WINTANG WARASTRI

Berita terkait

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

4 hari lalu

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

Keberadaan UU Cipta Kerja tidak memberi jaminan dan semakin membuat buruh rentan.

Baca Selengkapnya

May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

5 hari lalu

May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

Kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day dengan menyampaikan 16 tuntutan

Baca Selengkapnya

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

5 hari lalu

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

Partai Buruh menanggapi ucapan Hari Buruh 2024 yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 1 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Aksi May Day

5 hari lalu

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Aksi May Day

Bendera bajak laut topi jerami yang populer lewat serial 'One Piece' berkibar di tengah aksi memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

5 hari lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

5 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

15 Ribu Buruh Asal Bekasi akan Geruduk Istana, Tolak Outsourcing dan Omnibus Law

6 hari lalu

15 Ribu Buruh Asal Bekasi akan Geruduk Istana, Tolak Outsourcing dan Omnibus Law

Sekitar 15 ribu buruh asal wilayah Bekasi akan melakukan aksi May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024 di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

7 hari lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

18 hari lalu

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Megawati dan BEM FH dari 4 Kampus Ajukan Amicus Curiae, Apakah Itu Sahabat Pengadilan?

19 hari lalu

Megawati dan BEM FH dari 4 Kampus Ajukan Amicus Curiae, Apakah Itu Sahabat Pengadilan?

Megawtai dan BEM FH dari 4 kampus ajukan sahabat pengadilan yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Ini arti amicus curiae.

Baca Selengkapnya