Dua Pekan Gelombang Demo Omnibus Law di Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2020 11:55 WIB

Massa unjuk mengatasnamakan diri Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi area Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Oktober 2020. Mereka membawa tuntutan serupa dengan BEM SI yaitu mencabut omnibus law. TEMPO/Wintang Warastri

5. Senin, 12 Oktober 2020

Unjuk rasa menolak Omnibus Law kali ini digelar oleh massa aksi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Akibat aksi ini, ruas Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni ditutup. Sementara ruas ke arah Bundaran HI masih bisa diakses. Meskipun begitu, demonstrasi berjalan kondusif.

6. Selasa, 13 Oktober 2020

Aliansi Nasional Antikomunis atau ANAK NKRI menggelar demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Istana Negara dan Patung Kuda Arjuna Wijaya pada Selasa, 13 Oktober 2020. Acara yang bernama "AKSI 1310 Tolak UU Ciptaker/Cilaka" itu diikuti oleh berbagai organisasi islam seperti Persatuan Alumni 212.

"Aksi ini digelar di semua daerah, jadi untuk jumlah tergantung sikon daerah masing-masing, namun di Jakarta kurang lebih 10 ribuan," ujar Ketua Media Center Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin.

Belakangan, demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan perusakan sejumlah fasilitas umum. Polisi juga dikecam karena melakukan aksi anarkisme kepada relawan medis dari organisasi Islam Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII). Sebanyak 500 orang lebih ditangkap polisi dalam demonstrasi ini.

Berita terkait

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

8 jam lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

MK kabulkan uji materi tentang UU Cipta Kerja, minta DPR dan Pemerintah membuat UU ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Omnibus Law

Baca Selengkapnya

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

11 jam lalu

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menyebut akan menyampaikan rencana DPR untuk merevisi sejumlah UU terkait politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Alasan Perludem Usul UU Pemilu Direvisi oleh DPR dalam Prolegnas 2025-2029

13 jam lalu

Alasan Perludem Usul UU Pemilu Direvisi oleh DPR dalam Prolegnas 2025-2029

Baleg DPR membuka peluang merevisi paket delapan undang-undang politik, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada, lewat metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

17 jam lalu

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda

17 jam lalu

Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda

Unjuk rasa ini diikuti sekitar 2.000 buruh dari Jabodetabek. Mereka menuntut Undang-undang Cipta Kerja Dicabut.

Baca Selengkapnya

Ribuan Buruh akan Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Hari Ini

21 jam lalu

Ribuan Buruh akan Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Hari Ini

Unjuk rasa yang dimotori Partai Buruh ini akan berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa saat Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja di MK

2 hari lalu

Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa saat Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja di MK

Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.

Baca Selengkapnya

Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

6 hari lalu

Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

Data BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah pada 2019 - 2024. Daya beli kelas menengah pun kian menurun. Apa saja kebijakan pemerintah yang menekan kelas menengah?

Baca Selengkapnya

Buruh Desak Naikkan UMP, Kemenaker Sebut Presiden akan Ambil Kebijakan Pro-Kesejahteraan

6 hari lalu

Buruh Desak Naikkan UMP, Kemenaker Sebut Presiden akan Ambil Kebijakan Pro-Kesejahteraan

Kemenaker segera merespons tuntutan buruh yang meminta pemerintah naikkan UMP dan mencabut UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya

Buruh Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen dan Pencabutan UU Cipta Kerja hingga Serukan Mogok Nasional

7 hari lalu

Buruh Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen dan Pencabutan UU Cipta Kerja hingga Serukan Mogok Nasional

Unjuk rasa oleh kalangan buruh di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta pada hari ini merupakan demonstrasi tahap awal.

Baca Selengkapnya