Pro dan Kontra Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI
Reporter
Adam Prireza
Editor
Martha Warta Silaban
Minggu, 22 November 2020 08:18 WIB
4. Politikus PDIP dukung Pangdam Jaya
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin mendukung Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrachman, Nama Dudung sedang menjadi sorotan karena memerintahkan mencopot baliho Rizieq Shihab. "Pada intinya saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2020.
Hasanuddin mengatakan pemasangan baliho memiliki aturan yang harus diikuti oleh siapa pun, misalnya menyangkut lokasi, ukuran, dan durasi. Ia berujar pemasang baliho juga harus membayar pajak sehingga tak bisa seenaknya.
Hasanuddin mengakui sebenarnya penurunan baliho merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun menurut informasi, kata dia, baliho Rizieq terpasang kembali setelah diturunkan Satpol PP. "Karenanya harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia," kata dia.
Ia menilai sudah tepat TNI turun tangan membersihkan baliho-baliho Rizieq yang terpasang di pelosok Jakarta. Ia menganggap justru tak tepat jika penurunan baliho itu dilakukan masyarakat atau ormas lain. "Kalau itu dilakukan oleh masyarakat atau ormas lain bisa terjadi bentrok berdarah atau mengarah ke konflik horisontal. Maka saya menilai tindakan TNI ini sudah sangat tepat ketika aparat yang lain diam," ujar dia.
5. Kapolda Metro Jaya yang Baru dukung langkah Pangdam Jaya
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mendukung aksi pencopotan baliho Rizieq Shihab yang diinisiasi oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman. "Pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini," ujar Fadil di Polda Metro Jaya, Jumat, 20 November 2020.
Menurut Mohammad Fadil Imran, pemasangan spanduk dan baliho sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan itu antara lain harus ada pajak dan izin. Menurut dia, langkah penertiban itu masuk ke dalam preventive strike, atau yang diartikannya sebagai pencegahan keras."Semua langkah-langkah, upaya-upaya yang bisa menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini," ujar Fadil Imran.
ADAM PRIREZA | DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | M YUSUF MANURUNG | ROSSENO AJI
