TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Partai Solidaritas Indonesia alias PSI Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI agar tidak menghadiri rapat paripurna pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 pada hari ini, Senin 7 Desember 2020.

Menurut Michael, sikap itu sebagai bentuk protes partainya terhadap isi APBD 2021 yang mereka anggap simpang siur, termasuk usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan.

PSI sebelumnya meminta agar rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI 2021 agar ditunda sampai rinciannya dibuka untuk publik.Ketidak hadiran PSI, kata Michael, untuk mencegah terwujudnya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan RAPBD 2021.

Baca juga : Rincian APBD DKI Belum Terbuka, PSI Usulkan Rapat Paripurna DPRD DKI Ditunda

“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” tutur Michael dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Menurut Michael, seharusnya pembahasan anggaran dilakukan secara seksama dan seluruh rincian data dibuka untuk publik sebelum disahkan di rapat paripurna. Jangan sampai, kata dia, DPRD dan Gubernur Anies Baswedan menandatangani dokumen yang isinya tak banyak diketahui orang.

“Bahkan jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani di rapat paripurna itu,” ujar Michael.

Seperti diketahui sebelumnya, PSI menyatakan sikap menolak usulan kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021. DPW PSI Jakarta bahkan mengeluarkan instruksi kepada anggota legislatifnya di DPRD DKI untuk menolak usulan tersebut. Michael menyebut tak pantas mengusulkan kenaikan pendapatan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat akibat pandemi Covid-19.

Sikap tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota DPRD, salah satunya Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco. Ia mempertanyakan sikap PSI yang memerintahkan menolak usul kenaikan gaji anggota DPRD DKI dan tunjangannya pada 2021. "Kenapa menolaknya baru sekarang, tidak dari awal?" kata Basri saat dihubungi, Selasa, 1 Desember 2020.