Laporkan Harta ke KPK, Kekayaan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Rp 4,25 Miliar

Selasa, 15 Desember 2020 13:39 WIB

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 4,25 miliar. Kekayaan tersebut Fadil laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Tanggal penyampaian /jenis laporan - Tahun 26 November 2020/khusus - awal menjabat," bunyi LHKPN milik Fadil yang diakses di laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa, 15 Desember 2020.

Baca Juga: Diperiksa Komnas HAM Soal Penembakan FPI, Kapolda Metro: Kami Berikan Fakta

Dari laporan tersebut, kekayaan Fadil terbagi dalam enam jenis. Pertama yang merupakan harta tanah dan bangunan, Fadil tercatat memiliki tanah seluas 688 m2 di Bekasi hasil sendiri dengan nominal Rp 1,37 miliar. Kemudian tanah di Bandar Lampung seluas 1080 m2 hasil sendiri dengan nominal Rp 1,08 miliar.

Harta jenis kedua yang merupakan alat transportasi dan mesin, Fadil tercatat memiliki mobil Toyota Innova Venturer tahun 2019 seharga Rp 300 juta. Dalam catatan itu Fadil tak memiliki harta bergerak lainnya dan surat berharga.

Advertising
Advertising

Sedangkan untuk harta kas dan setara kas, Fadil tercatat memilikinya sebanyak Rp 1,49 miliar. Mantan Kapolda Jawa Timur ini tercatat tak memiliki utang. "Total harta kekayaan Rp 4.250.777.533," bunyi laporan tersebut.

Fadil menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 16 November 2020 menggantikan Irjen Nana Sudjana yang dicopot dari jabatannya. Penggantian itu tertuang dalam Telegram Rahasia 3222/XI/KEP./2020. Nana Sudjana diangkat dalam jabatan sebagai koordinator staf ahli Kapolri.

Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menjelaskan pencopotan Nana Sudjana karena membiarkan adanya kerumunan di tengah Pandemi Covid-19. Kerumunan tersebut melanggar protokol kesehatan. Selain Nana, sejumlah Kapolres di Jakarta juga ikut diganti.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya