TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah komunitas Betawi seperti Serikat Mahasiswa Betawi Indonesia (SERAMBI), Brigadi Anak Jakarta (BRAJA), dan Satgas Penanganan Covid-19 Badan Musyawarah Betawi, memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam penghargaan itu, Anies mendapat gelar Gubernur Inspirasi Indonesia.

Wakil Ketua Bamus Betawi Eki Pitung menjelaskan alasan pihaknya memberikan penghargaan yang diberi nama Serambi Awards kepada Anies.

Baca juga : Anies Baswedan Ajak Warga DKI Taklukkan Pandemi Covid-19 Sebagai Tantangan 2021

"Selama 3 tahun berturut-turut (Pemprov DKI) mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga dan institusi kredible di dalam dan luar negeri, kebijakannya selama pandemi Covid-19 di tahun 2020," kata Eki saat dikonfirmasi, Jumat, 1 Januari 2021.

Selain itu, Eki mengatakan alasan pihaknya memberi penghargaan itu karena Anies dapat menjadi sosok pemimpin yang santun dan memiliki intelektualitas dalam memimpin Jakarta. Apa lagi, menurut Eki, saat Anies tengah sakit karena mengidap virus Covid-19, ia terus bekerja memerangi pandemi dan memberikan arahan melalui sambungan virtual kepada stafnya.

"Berdaskan parameter tersebut, maka Pak Anies layak menerima penghargaan yang diberikan," kata Eki.

Selain Anies Baswedan, penghargaan juga diberikan kepada Direktur Utama PD Pasar Jaya Arif Nasrudin. Ketua Umum SERAMBI Rizki, mengatakan Arief layak menerima penghargaan serupa karena bisa membuat Jakarta tak kekurangan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Pada Desember 2020, Pemprov DKI Jakarta memang mendapatkan opini WTP untuk ketiga kalinya secara bertutur-turut. Predikat WTP ini pertama kali Pemprov DKI dapatkan pada 2017, setelah empat tahun sebelum absen atas opini itu.

Namun, meski mendapat opini WTP dari BPK, bukan berarti tanpa temuan. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, laporan keuangan DKI tetap ada catatan atau temuan lain dari BPK yang belum ditindaklanjuti pemerintah seperti piutang macet.

Selain itu, laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta yang ditemukan BPK lainnya adalah pemerintah belum menetapkan SPPT PBB P2 Tahun 2018 dan 2019 atas Tanah dan Bangunan di Pulau Maju; pengadaan tanah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Belum Memadai; dan pengelolaan piutang kompensasi rumah susun murah/sederhana belum memadai.

M JULNIS FIRMANSYAH