DKI Jakarta Dapat WTP Tiga Kali, Fitra: Tetap Ada Catatan dari BPK

Spanduk bersyukur atas perolehan opini WTP dari BPK dibentangkan di dalam Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 15 Mei 2019. Gubernur Anies Baswedan diajak sejumlah pegawai DKI berfoto bersama spanduk itu. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, mengapresiasi perolehan piagam opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah DKI tiga kali berturut-turut.

"Saya apresiasi terhadap Pemprov DKI yang mendapat opini WTP atas laporan keuangannya. Ini menandakan bahwa laporan keuangan DKI sudah sesuai dengan kaidah atau standar akuntansi pemerintah," kata Misbah melalui pesan singkatnya, Jumat, 18 Desember 2020.

Baca Juga: DKI Dapat Opini WTP, Anies Baswedan: Alhamdulillah 3 Tahun Berturut-turut

Meski mendapat Opini WTP dari BPK, bukan berarti tanpa temuan. Menurut dia, laporan keuangan DKI tetap ada catatan atau temuan lain dari BPK yang belum ditindaklanjuti pemerintah seperti piutang macet.

Selain itu, laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta yang ditemukan BPK lainnya adalah pemerintah belum menetapkan SPPT PBB P2 Tahun 2018 dan 2019 atas Tanah dan Bangunan di Pulau Maju; pengadaan tanah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Belum Memadai; dan pengelolaan piutang kompensasi rumah susun murah/sederhana belum memadai.

Dalam LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta TA 2018 Nomor 08.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, misalnya. BPK mengungkapkan permasalahan terkait DKI yang belum nenetapkan NJOP tahun 2018 atas Obyek PBB atas Tanah dan Bangunan Pulau D (2A).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Anies Baswedan agar menginstruksikan Kepala BPRD untuk menetapkan PT KNI sebagai subjek PBB di Pulau D (2A) dan selanjutnya memroses penetapan NJOP-nya.

Perhitungan nilai PBB P2 kawasan Pulau Maju saat ini masih berlangsung di lapangan dengan potensi penerimaan tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Perda nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB P2 dan Pergub nomor 32 tahun 2020 tentang Penambahan Kode ZNT dan NJOP PBB P2 atas Kawasan Pulau Maju sebagai Dasar Pengenaan Pajak Tahun 2018 dan 2019 senilai Rp 180 miliar.






4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

23 menit lalu

4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menginstruksikan konten asusila dewasa yang mempengaruhi pertumbuhan anak.


Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

50 menit lalu

Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas PPP terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

1 jam lalu

Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

Anies Baswedan menyatakan pendukung dan pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah rasional.


Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

6 jam lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

9 jam lalu

Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

Wagub DKI Riza Patria mengatakan rencana perubahan nama jalan di Jakarta sudah disusun, tapi belum bisa diumumkan


Rekreasi Produktif Akhir Pekan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

9 jam lalu

Rekreasi Produktif Akhir Pekan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu baru diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan lalu


Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

10 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Bogor. PKS mengapresiasi kehadiran Anies di acara PKS itu.


Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

13 jam lalu

Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

DPW PPP DKI mengundang Anies Baswedan untuk hadir di acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)


Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur

15 jam lalu

Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur

Dalam RPD DKI Jakarta 2023-2026, Anies Baswedan menurunkan target rumah DP nol rupiah menjadi 9 ribu unit


Anies Baswedan Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Jadi 9.081 Unit

15 jam lalu

Anies Baswedan Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Jadi 9.081 Unit

Dalam RPD DKI Jakarta 2023-2026, Anies Baswedan menurunkan target rumah DP nol rupiah menjadi 9 ribu unit dengan alasan masalah penyediaan lahan