DPRD DKI Sebut Bansos Covid-19 Tunai Belum Bisa Dicairkan Bulan Ini, Ada Apa?

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 7 Januari 2021 22:17 WIB

Gedung DPRD DKI Jakarta. Dprd-dkijakartaprov.go.id

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono memperkirakan bansos Covid-19 tunai belum bisa didistribusikan bulan ini.

Dia memprediksi bansos tunai sebagai BLT sebesar Rp 300 per kepala keluarga itu baru bisa didistribusikan mulai Februari 2021.

"Kami perkirakan bansos tunai DKI akan dirapel bulan depan. Sebab APBD 2021 belum bisa digunakan," kata Mujiyono saat dihubungi, Kamis, 7 Januari 2021.

Baca juga : Bank DKI Distribusikan Kartu ATM Bansos Covid-19 di Sejumlah Sekolah, Ini Alasnnya

Politikus Demokrat itu menjelaskan bansos tunai belum bisa dicairkan karena sampai sekarang Perda APBD belum juga mendapatkan penomoran. Belum lagi APBD DKI 2021 masih perlu evaluasi hasil dari catatan Kementerian Dalam Negeri kemarin.

Advertising
Advertising

Legislator Kebon Sirih meminta Pemerintah DKI mempercepat penyelesaian Perda APBD 2021 agar anggaran bisa digunakan. Mujiyono meminta pemerintah menyelesaikan penomoran Perda APBD sebelum 15 Januari 2021. "Kami akan kejar agar pencairan anggarannya bisa cepat dilakukan."

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pemerintah bakal mencairkan bantuan sosial tunai tahap pertama bulan ini. "Sudah harus cair bulan ini dipastikan lagi," kata Riza di Balai Kota DKI, Kamis, hari ini.

Riza berujar kebiasaan mengganti bansos sembako dengan uang tunai telah disepakati pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat dan DKI pun telah mengumumkan kebijakan pergantian bansos menjadi tunai mulai tahun ini. "Akan segera dicairkan. Sudah berproses dan bertahap."

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Jufraini mengatakan pendistribusian bantuan sosial tunai bakal dilakukan dengan dua skema. Bantuan tunai yang diberikan Pemerintah DKI kepada 1,1 juta kepala keluarga akan diberikan melalui rekening Bank DKI.

Sedangkan bantuan tunai yang diberikan Kementerian Sosial kepada 750 ribu kepala keluarga bakal disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Berdasarkan surat dari Dinas Sosial DKI, bantuan tunai dari Kemensos bakal diberikan untuk warga di Jakarta Pusat, Jakarta Utara Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Nominal bantuan dari Kemensos juga Rp 300 ribu per bulan," kata Herry melalui pesan singkat, Kami, 7 Januari 2021. Bantuan dari Kemensos dan DKI bakal diberikan selama empat bulan.

Pemerintah bakal mendistribusikan kartu ATM Bank DKI untuk penyaluran bantuan langsung tunai di sejumlah sekolah negeri di Ibu Kota.

"Distribusi kartu ATM BST akan dilaksanakan mulai Januari 2021 di sekolah dasar menengah atas yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal bertahap mendistribusikan ATM Bank DKI kepada warga mulai bulan ini. "Penerima bansos dari DKI diberikan kartu ATM dan buku sesuai standar layanan perbankan."

IMAM HAMDI

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

12 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

28 hari lalu

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

30 hari lalu

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

31 hari lalu

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

31 hari lalu

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

31 hari lalu

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan anggaran kementeriannya pada 2024 turun dibandingkan 2023.

Baca Selengkapnya