Jakarta Disebut Keluar dari Zona Merah, Komisi E DPRD DKI: Jangan Lengah

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 5 Maret 2021 10:52 WIB

Seorang pria tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas di wilayah zona merah Covid-19 di kawasan Paseban, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Solikhah mengingatkan pemerintah dan masyarakat tidak lengah meski Ibu Kota ditetapkan keluar dari zona merah Covid-19.

Dia berujar, upaya 3T dan 5M tetap harus digencarkan.

"Jangan sampai Jakarta kembali menjadi zona merah karena euforia berlebihan yang membuat kita lengah," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Maret 2021.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah DKI terus menggencarkan pelacakan kasus serta meningkatkan tes Covid-19. Selain itu, percepatan vaksinasi juga penting agar herd immunity segera terbentuk.

Di sisi lain, Solikhah meminta masyarakat disiplin menerapkan 5M. Warga diimbau menahan melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Imbauan selanjutnya untuk pelaku usaha hiburan malam dan kafe agar taat melaksanakan aturan pemerintah soal pembatasan kegiatan.

Anggota DPRD DKI ini prihatin masih banyak kafe dan tempat sejenisnya yang melanggar ketentuan PSBB, misalnya waktu operasional.

Baca juga : DKI Disebut Keluar Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Pemetaan yang Menipu

Advertising
Advertising

“Bukan hanya potensial menimbulkan penularan dan menjadi klaster baru, beroperasinya sampai malam, ini juga potensial menjadi tempat terjadinya kriminalitas seperti penggunaan narkoba dan penembakan yang terjadi belum lama ini,” jelas dia.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menetapkan Jakarta keluar dari zona merah penularan virus corona. Kini Jakarta berstatus zona oranye.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur Ibu Kota bebas dari zona merah.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menganggap penetapan status ini tak perlu dibanggakan.

Menurut dia, Jakarta bebas dari zona merah adalah penipuan apabila tingkat pengetesan rendah. Hal itu, tutur dia, sama saja dengan menipu data. Lagipula, akhir-akhir ini sistem Kementerian Kesehatan kerap bermasalah. Alhasil, sebagian data penambahan kasus Covid-19 Jakarta tertunda diumumkan.


LANI DIANA

Berita terkait

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

14 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

22 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya