DKI Menang Kasasi, PKS Minta Lelang Jalan Berbayar Segera Digelar

Reporter

Editor

Minggu, 14 Maret 2021 13:13 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta pemerintah DKI segera melakukan lelang pengadaan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP).dinilai dapat menjadi alternatif solusi mengatasi kemacetan di Ibu Kota dan menggantikan kebijakan ganjil genap.

Aturan ganjil genap juga dinilai kurang efektif karena mendorong orang untuk menambah jumlah mobil yang dimiliki dengan plat nomor yang berbeda agar setiap hari bisa melalui jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 Maret 2021.

Baca: Dinas Perhubungan Mulai Lelang Proyek ERP pada April

Menurut dia, Pemerintah DKI berencana menggelar lelang pada April 2021 menyusul dikabulkannya kasasi DKI melawan PT Bali Towerindo. PT Bali Towerindo merupakan satu dari tiga peserta lelang ERP.

Dua peserta lainnya, yaitu perusahaan asal Norwegia, Q-Free dan Kapsch TrafficCom telah mengundurkan diri pada 2018.

Advertising

Pengunduran diri Q-Free membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pendapat hukum Kejaksaan Agung soal lelang. Anies tak ingin mundurnya peserta tender ERP ini menjadi masalah di kemudian hari.

Kejaksaan memberikan opini hukum atau legal opinion agar DKI mengulang lelang ERP . Namun, PT Bali Towerindo menggugat pembatalan lelang ERP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo. Majelis hakim membatalkan surat pengumuman pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik tertanggal 2 Agustus 2019. DKI juga diperintahkan untuk tidak melelang ulang proyek ERP.

Pemerintah DKI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Putusan PTTUN justru memperkuat putusan PTUN. DKI menang di tingkat kasasi.

Khoirudin mengingatkan jalan berbayar sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Selain mengurangi kemacetan, dia juga yakin, ERP dapat menambah penghasilan daerah. "Kita berharap lalu lintas di Jakarta bisa lebih lancar dan tranportasi publik juga bisa lebih dikembangkan dari penerimaan yang didapat dari ERP," ujar anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD ini.