Pembelian Lahan Sarana Jaya, Riza Patria Janji Akan Telusuri

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 19 Maret 2021 07:50 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau vaksinasi Covid-19 di SMA Islam Al Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Maret 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan belum mengetahui secara detail pembelian dan peruntukan 70 hektare lahan di PT Pembangunan Sarana Jaya. Ia memastikan bakal mengecek pembelian 70 hektare lahan oleh PT Sarana Jaya hingga mencapai 70 hektare.

“Kami akan mencari tahu lahan 70 hektare itu tersebar di mana saja," kata Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 18 Maret 2021.

Baca: Wagub DKI Pastikan Pekerjaan Sarana Jaya Tak Dialihkan ke BUMD Lain

Pada prinsipnya, kata Riza, Sarana Jaya merupakan perusahaan daerah yang memang mempunyai kewenangan untuk membeli lahan untuk bank tanah. "Tanah itu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, di antaranya membangun rusun dan sebagainya."

Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan ditetapkan menjadi tersangka pengadaan lahan seluas 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Salah satu tujuan pembelian lahan di sana untuk pembangunan program rumah DP Rp 0.

Advertising
Advertising

Gubernur Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan tanah Sarana Jaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Maret lalu.

Berita terkait

DPD Gerindra: Riza Patria dan Rani Mauliani Masuk Bursa Pilkada DKI 2024

55 hari lalu

DPD Gerindra: Riza Patria dan Rani Mauliani Masuk Bursa Pilkada DKI 2024

Bendahara DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, Ahmad Riza Patria menjadi calon terkuat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Ombudsman RI Temukan 5 Kejanggalan Pembangunan SJUT oleh Pemprov DKI

30 Januari 2024

Ombudsman RI Temukan 5 Kejanggalan Pembangunan SJUT oleh Pemprov DKI

Ombudsman menilai ada kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh Pemprov DKI dalam pembangunan SJUT yang berpotensi maladministrasi.

Baca Selengkapnya

Kolaborasi Mabes Polri dan Sarana Jaya Hadirkan Hunian untuk Polri

13 November 2023

Kolaborasi Mabes Polri dan Sarana Jaya Hadirkan Hunian untuk Polri

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak di bidang pengembangan properti berkolaborasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Sebut Masuknya Khofifah dalam Bursa Bacawapres KIM Tak Perlu Izin Presiden

8 Oktober 2023

Riza Patria Sebut Masuknya Khofifah dalam Bursa Bacawapres KIM Tak Perlu Izin Presiden

Pasalnya, kata Riza Patria, seperti yang disebut Presiden Jokowi keputusan tersebut urusan ketua partai masing-masing.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Sampaikan Pesan Prabowo Subianto ke Kader Partai Gerindra Jakarta Utara

25 Juni 2023

Riza Patria Sampaikan Pesan Prabowo Subianto ke Kader Partai Gerindra Jakarta Utara

RIza Patria menyampaikan pesan Prabowo Subianto kepada para kader Partai Gerindra se-Jakarta Utara dalam acara konsolidasi.

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Aliran Dana Pengadaan Tanah Pulogebang Berkedok THR

18 April 2023

KPK Dalami Aliran Dana Pengadaan Tanah Pulogebang Berkedok THR

Kasus korupsi pengadaan lahan Pulogebang merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Anggota Komisi 3 DPR di Kasus Korupsi Tanah Pulogebang

6 April 2023

KPK Panggil Anggota Komisi 3 DPR di Kasus Korupsi Tanah Pulogebang

Penyidik KPK mengungkapkan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Periksa Manajer Sarana Jaya sebagai Saksi

24 Maret 2023

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Periksa Manajer Sarana Jaya sebagai Saksi

KPK memeriksa manajer Perumda Sarana Jaya, Yadi Robby, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulogebang

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang, KPK Periksa 3 Mantan DPRD DKI

21 Maret 2023

Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang, KPK Periksa 3 Mantan DPRD DKI

KPK memeriksa tiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 dalam kasus korupsi pengadaan tanah Pulo Gebang.

Baca Selengkapnya

Dalami Aliran Dana Kasus Tanah Pulogebang, KPK Periksa Anggota DPRD DKI Judistira Hermawan

7 Maret 2023

Dalami Aliran Dana Kasus Tanah Pulogebang, KPK Periksa Anggota DPRD DKI Judistira Hermawan

KPK memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya