TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah telah menyusun rencana untuk mencari pendanaan penyelenggaraan Formula E dari pihak swasta.

"Sudah dibuat program untuk ke pihak penyelenggara tingkat Internasional. Kemudian lain-lain nanti kami akan berkolaborasi bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta," ujarnya.

Riza Patria memastikan bahwa anggaran yang telah digelontorkan pemerintah juga tidak akan hangus. Pemerintah DKI telah menggelontorkan anggaran nyaris Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan balap mobil itu, berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI.

Baca juga: Formula E Digelar 2022, DKI Pastikan Commitment Fee Tidak Hangus

Hasil audit laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 19 Juni 2020, menemukan bahwa balap mobil kursi tunggal itu membebani APBD DKI. Alasannya anggaran yang telah digelontorkan seluruhnya diambil dari APBD.

"Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GBP53.000.000,00 atau setara Rp 983,31 miliar,"
tulis laporan BPK yang juga telah diketahui dan diteken Gubernur DKI Anies Baswedan itu.

Menurut laporan BPK, semestinya Pemprov DKI berupaya mencari dana alternatif dari luar untuk membiayai ajang balapan itu. Hal itu sesuai yang tertuang yang dikeluarkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900/3996/KEUDA tanggal 14 Agustus 2019 kepada Gubernur DKI atas rencana penyelenggaraan kegiatan Formula E.

Isi surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu di antaranya menyebutkan bahwa daerah dapat memperoleh pendapatan dari penyelenggaraan formula E tahun 2020 dan atas pendapatan tersebut harus dimasukkan dalam APBD.

Sebelumnya, Jakpro mengakui belum bisa menarik dana dari luar untuk penyelenggaraan Formula E. Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo Taufiqurrahman mengatakan penyelenggaraan Formula E hingga hari ini masih mengandalkan APBD DKI karena pemerintah belum bisa mencari dana alternatif dari sponsor.

"Memang belum ada sampai sekarang. Sebab sampai hari ini jadwal penyelenggaraan belum ditentukan," kata Taufiqurrahman saat dihubungi, Sabtu, 20 Maret 2021.

Menurut dia, pemerintah masih menunggu jadwal untuk mencari sponsor yang mau mendukung penyelenggaraan ajang balap mobil listrik ini. Jakpro, kata dia, akan langsung mencari sponsor begitu jadwal pasti telah ditentukan.

Taufiqurrahman menuturkan dana alternatif di luar APBD dibutuhkan agar penyelenggaraan Formula E tidak membebani APBD DKI. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan DKI telah merekomendasikan agar mencari dana alternatif untuk penyelenggaraan balap mobil ini.

"Memang betul ada rekomendasi yang sudah kami terima dari BPK. Tapi untuk mencari dana alternatif itu kami harus bisa memastikan dulu Formula E akan berlangsung kapan," ujarnya.

IMAM HAMDI