Saham Bir Milik Pemprov DKI Mau Dijual? DPRD DKI: Sebagian Warga Setuju

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 12 April 2021 21:39 WIB

Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat DKI Jakarta menyetujui rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas kepemilikan saham bir di perusahaan produsen bir merek Anker, PT Delta Djakarta.

Dukungan itu tertuang dalam laporan pelaksanaan hasil reses pertama pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin, 12 April 2021.

"Dukungan warga Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melepaskan saham PT Delta sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta yang memproduksi miras," seperti isi laporan hasil reses yang dibacakan oleh Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Esti Arimi Putri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengkaji langkah pelepasan saham tersebut.

"Dan bisa memberikan persetujuan atas permintaan pemprov terkait PT Delta menjual sahamnya dari saham pemprov," kata Riza seusai menghadiri rapat di DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 210,20 juta lembar saham atau setara dengan 26,25 persen dari total saham perseroan.

Sementara, saham bir dari San Miguel Malaysia (L) Pte. Ltd. sebesar 467,06 juta saham atau setara dengan 58,33 persen dari total saham perseroan.

ANTARA

Baca juga : PKS Sarankan Anies Pakai Jurus Diskresi Jual Saham Bir Jika Mentok di DPRD DKI

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

17 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

21 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

21 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

41 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya