TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan regulasi soal penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI 2021/2022.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Gubernur alias Pergub DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB.

Aturan ini berisikan ruang lingkup jalur pendaftaran PPDB, kuota dan daya tampung peserta didik, syarat yang harus dipenuhi, hingga tahapan pelaksanaan PPDB Jakarta itu.

Di tahun ajaran 2021/2022, pemerintah DKI memnuka empat jalur pendaftaran PPDB. Rinciannya adalah jalur prestasi, afirmasi, zonasi sekolah, serta perpindahan tugas orang tua dan anak guru.

Pemerintah DKI telah membagi kuota peserta didik di masing-masing jalur pendaftaran. Kuota itu berlaku untuk PPDB jenjang SD, SMP dan SMA, serta SMK.

Bobot terbanyak adalah penerimaan calon peserta didik yang menggunakan jalur zonasi. Jalur zonasi tak tersedia untuk jenjang SMK.

Berikut rincian kuota PPDB 2021/2022 tahap pertama yang tertuang dalam Bab IV-VI:
1. Jenjang SD
a. Jalur Afirmasi 25 persen
b. Jalur Zonasi 73 persen
c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru 2 persen

2. Jenjang SMP dan SMA
a. Jalur Prestasi akademik 18 persen
b. Jalur Prestasi non-akademik 5 persen
c. Jalur Afirmasi 25 persen
d. Jalur Zonasi 50 persen
e. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru 2 persen

3. Jenjang SMK
a. Jalur Prestasi akademik 50 persen
b. Jalur Prestasi non-akademik 5 persen
c. Jalur Afirmasi 43 persen
d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru 2 persen

Dalam Bab VIII Pasal 20 ayat 2 termaktub tahap kedua pelaksanaan PPDB DKI dilakukan di kemudian hari jika, "Terdapat sisa daya tampung sebelum PPDB berakhir."

Baca juga : PPDB, Disdik DKI Tunggu Evaluasi Peraturan Gubernur di Kemendagri
INGLE KLARA