Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI mengingatkan Pemerintah DKI Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah meski kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. "Kita ucapkan selamat DKI sudah dapat opini WTP, tapi ingat PR-nya juga masih banyak," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2021. Pekerjaan rumah ini harus dikerjakan secara serius.
Gembong menyebut PR di Jakarta saat ini paling menonjol ialah mengenai pengelolaan aset. Dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar fokus terhadap pengelolaan aset itu.
"Penataan sampai saat ini memang belum menghasilkan pengelolaan aset yang baik." Pengelolaan aset harus jadi prioritas Pemerintah DKI karena Jakarta ingin segera menikmati aset rakyat itu. "Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan aset ini," kata Gembong.
Ia mewanti-wanti Pemerintah DKI untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya serta menggunakan anggarannya dengan baik dan benar, jangan sampai ada temuan yang tak masuk akal dalam penggunaan anggaran. "Jangan seperti kasus Damkar, sudah dapat WTP ada temuan pengembalian . Ini menurut saya kurang pas."
Pemerintah DKI kembali meraih opini WTP dari BPK. Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut diraih DKI.
"Syukur alhamdulillah BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Alhamdulillah," kata Anies Baswedan. Menurut dia, opini ini merupakan tertinggi yang telah dilakukan Pemerintah DKI. Opini WTP ini merupakan opini keempat kalinya secara berturut-turut.
Anies berharap capaian ini jadi pemantik untuk mengoptimalkan perbaikan dan penuntasan yang perlu diperbaiki oleh Pemprov DKI. Anies juga berterima kasih pada ASN yang merelakan waktunya selama proses audit oleh BPK.
Anies mengatakan predikat WTP ini bukan tujuan akhir. Pemerintah DKI akan melakukan perbaikan mulai dari pengembangan sistem informasi daerah sampai peningkatan dan penguatan APBD.
"Opini WTP ini bentuk tidak langsung dari Pemerintah DKI." Ia juga apresiasi kepada BPKP yang selama ini telah jadi mitra Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan akuntabilitas sistem internal pemerintah.
