TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI menunda rencana sekolah tatap muka pada Juli 2021. Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani mengingatkan agar tak ada penyesalan mengingat kasus aktif dan jumlah kematian akibat Covid-19 tengah meninggi.

"Di Ibu Kota sudah tidak ada zona hijau yang betul-betul hijau," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 Juni 2021.

Achmad berujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan sekolah yang berada di zona merah, kuning, dan oranye untuk menggelar pembelajaran daring. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro.

Kasus Covid-19 di Ibu Kota sedang melonjak. Penambahan kasus yang signifikan terjadi sejak 9 Juni 2021. Dari sebelumnya kasus hanya bertambah 700-900 per hari, kini selalu di atas 4 ribu setiap harinya.

Di sisi lain, Achmad menyampaikan, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU khusus pasien Covid-19 juga semakin terbatas. Per 19 Juni 2021, pemerintah DKI mencatat tempat tidur isolasi yang sudah terpakai 7.919 dari kapasitas 8.924 unit.

Sementara itu, 963 tempat tidur ICU dari 1.189 unit kini diisi pasien. Artinya, tingkat keterisian tempat tidur isolasi mencapai 89 persen dan ICU 81 persen.

"Sangat bijak jika semua (sekolah tatap muka) ditunda, apapun zonanya," ujar anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD itu.

Sebelumnya, pemerintah DKI telah menggelar uji coba sekolah tatap muka dua kali. Sebanyak 83 sekolah mengikuti uji coba ini. Kemudian di tahap kedua ada 143 sekolah baru yang lolos assesment, sehingga 226 sekolah ikut uji coba berikutnya.

Baca:
Positivity Rate Tinggi, Ikatan Dokter Anak Tak Setuju Sekolah Tatap Muka