Kasus Perundungan Pegawai KPI, Beka: Kalau MS Mau ke Komnas HAM Saya Tunggu

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 5 September 2021 22:25 WIB

Yuliana Langowuyo dari SKPKC (kiri), Beka Ulung Hapsara dari Komnas HAM (tengah) dan Cahyo Pamungkas (LIPI) dalam Diskusi "Papua Bukan Tanah Kosong" di Jakarta, Jum'at 15 November 2019. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM besok menunggu kedatangan pegawai KPI Pusat berinisial MS untuk memberikan keterangan soal kasus perundungan dan pelecehan yang dialaminya.

"Kami akan meminta keterangan terlebih dahulu seperti apa, dan kami akan berkoordinasi seperti apa, supaya korban juga tidak menjadi korban untuk kedua kalinya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Ahad, 5 September 2021.

Pihaknya pun membuka opsi agar MS bisa berkomunikasi secara virtual dengan mereka. Hal ini demi kenyamanan dan jika korban belum merasa kuat untuk bertemu langsung.

"Jadi untuk besok, kalau memang MS mau ke Komnas HAM saya tunggu, tapi kalau yang bersangkutan dan pendamping penasehat hukumnya mau memberikan keterangan lewat zoom, tidak ada masalah," kata dia.

Sebelumnya MS batal memenuhi undangan Komnas HAM pada Jumat, 3 September 2021. Hal ini karena ia sedang beristirahat setelah menjalani rangkaian pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat sehari sebelumnya.

Advertising
Advertising

Kasus yang menimpa MS viral setelah beredar pesan berantai di kalangan media soal perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI itu di kantornya. Dalam pesan itu MS mengaku telah menjadi korban perundungan dan pelecehan yang dilakuka tujuh pegawai di kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020.

Karena peristiwa itu sudah lama, Beka Ulung mengatakan pihaknya tak ingin berspekulasi soal pencarian alat bukti untuk menguatkan laporan pegawai KPI tersebut.

Baca juga: KPI Bebastugaskan Karyawan Terduga Pelaku Pelecehan dan Perundungan

Berita terkait

Periksa 14 Saksi Kasus Bullying SMP di Bojonggede, Polisi Ungkap Fakta Baru

14 jam lalu

Periksa 14 Saksi Kasus Bullying SMP di Bojonggede, Polisi Ungkap Fakta Baru

Setelah polisi melakukan pendalaman akhirnya terungkap penyebab utama bullying terhadap siswi SMP Al-Basyariah Bojonggede itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalya: Ancam Kemerdekaan Pers

19 jam lalu

Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalya: Ancam Kemerdekaan Pers

RUU Penyiaran mendapat respons pakar ilmu komunikasi Unand. "Pengekangan dan pelanggaran atas kemerdekaan pers," kata Dalmenda.

Baca Selengkapnya

Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

2 hari lalu

Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

Peristiwa bullying atau perundungan siswi SMP ini viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

2 hari lalu

Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Basyariah Uus Saharoh mengungkap kasus dugaan bullying terhadap siswinya karena berebut cowok.

Baca Selengkapnya

Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

2 hari lalu

Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

Seorang pelajar putri dari sebuah SMP melakukan bullying terhadap siswi dari SMP lain di Depok.

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

3 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif

4 hari lalu

Revisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif

Rencana revisi UU Penyiaran ditolak komunitas pers. Dikhawatirkan mengancam kebebasan pers hingga ruang digital.

Baca Selengkapnya

Tolak Draf Revisi UU Penyiaran, PWI Soroti Peran KPI yang Lebih Super Power dari KPK

4 hari lalu

Tolak Draf Revisi UU Penyiaran, PWI Soroti Peran KPI yang Lebih Super Power dari KPK

Draf revisi UU Penyiaran menyebut KPI bisa menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Ponpes di Lombok Barat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Santriwati Kabur

5 hari lalu

Pimpinan Ponpes di Lombok Barat Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Santriwati Kabur

Pimpinan Ponpes di Lombok Barat menghilang setelah pondok pesantrennya dirusak massa karena marah atas kasus pelecehan seksual.

Baca Selengkapnya