Wagub DKI Sebut Tidak Ada Alokasi Anggaran Formula E di APBD Perubahan 2021

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 14 Oktober 2021 22:04 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin malam, 7 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengutarakan tidak ada alokasi anggaran untuk Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 alias APBD Perubahan 2021.

"Anggaran Formula E kan sudah dianggarkan sebelumnya dan untuk anggaran di tahun ini tidak ada anggaran untuk itu," kata Wagub DKI Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Oktober 2021.

DPRD DKI dan pemerintah daerah menyepakati APBD Perubahan 2021 senilai Rp 79,52 triliun. Jumlah ini turun dari target APBD 2021, yaitu Rp 84,19 triliun.

Target belanja dan pendapatan daerah tahun ini ikut merosot. Belanja daerah yang semula dialokasikan Rp 72,96 triliun menjadi Rp 69,62 triliun atau berkurang 4,58 persen. Sementara pendapatan daerah yang tadinya Rp 72,18 triliun menjadi Rp 64,84 triliun atau turun 10,17 persen.

Riza Patria menyebut anggaran untuk biaya komitmen Formula E sudah dibayarkan dengan APBD sebelumnya. Ke depan, lanjut dia, biaya perhelatan balap mobil listrik itu bakal menggunakan dana swasta atau sponsor.

"Seperti yang sudah disampaikan nanti JakPro (PT Jakarta Propertindo) akan menggalang dana untuk kepentingan Formula E dari pihak ketiga," jelas dia.

Pemerintah DKI melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar biaya komitmen total Rp 560,3 miliar pada 2019-2021. Dispora juga sudah mengucurkan Rp 423 miliar untuk bank garansi.

Semula biaya komitmen harus dibayarkan setiap tahun sepanjang 2020-2024, kini berubah hanya Rp 560,3 miliar untuk tiga kali penyelenggaraan Formula E. Sementara uang bank garansi sudah dikembalikan dan masuk kas PT JakPro.

Berikut rincian alokasi anggaran Dispora dalam APBD DKI 2019-2021 untuk biaya komitmen Formula E:
1. APBD Perubahan 2021: Rp 360 miliar
2. APBD 2020: Rp 396 miliar
3. APBD Perubahan 2020: alokasi Rp 396 miliar menyusut jadi Rp 200,31 miliar, karena refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
4. Dispora mengalokasikan Rp 220 miliar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, anggaran ini tak masuk dalam KUA-PPAS 2021.

Baca : Gembong Warsono Yakinkan Rapat Paripurna Formula E Akan Tetap Digelar

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

50 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya