TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 1.955 personel gabungan akan menjaga jalannya demonstrasi buruh di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini.

"Gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI," ujar Kepala Sub Bagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Sam Suharto saat dikonfirmasi, Kamis, 28 Oktober 2021.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya bakal melakukan penutupan beberapa ruas jalan di sekitar Jakarta Pusat, tempat demo buruh ini digelar.

Dia mengatakan, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. "Tergantung perkembangan situasi di lapangan," kata dia ihwal antisipasi demo buruh tersebut.

Berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat alias GEBRAK akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana. Massa akan berkumpul di Kedutaan Besar Amerika dan berjalan ke Balai Kota hingga akhirnya menuju area Istana.

"Aksi direncanakan mulai pukul 11.00 WIB," kata perwakilan GEBRAK dari Sentral Gerakan Buruh Nusantara, Yahya kepada Tempo, Kamis, 28 Oktober 2021.

Aliansi GEBRAK diisi oleh KASBI, KPBI, KPA, SGBN, KSN, SINDIKASI, LMND-DN, LBH Jakarta, YLBHI, KPR, SEMPRO, KRPI, Presidium GMNI dan JARKOM SP Perbankan. Aksi ini dilakukan untuk mengevaluasi dua tahun kepeminpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin. Jokowi dianggap gagal mensejetahterakan rakyat.

Kelompok buruh yang tergabung dalam KASBI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 November 2020. Aksi untuk mengingatkan kembali penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Dalam aksi itu, mereka mengajukan empat tuntutan yakni mencabut UU Cipta Kerja, membatalkan SK Menaker soal ketiadaan kenaikan upah minimum 2021, setop represivitas aparat dan bebaskan massa aksi yang dikriminalisasi, serta gratiskan biaya pendidikan selama pandemi. TEMPO/Subekti.

Melalui keterangan tertulisnya, GEBRAK menyatakan bahwa Pesiden Jokowi membuat jurang kesengsaraan pada kelas buruh semakin dalam daripada sebelumnya melalui kebijakan Omnibul Law Cipta Kerja. Kebijakan itu dinilai melegalkan pengusaha untuk merampas hak buruh.

Melalui Omnibus Law, ujar GEBRAK, mekanisme perjanjian kerja menjadi lebih fleksibel dengan memperbolehkan PKWT diperpanjang hingga 5 tahun.

Selain itu, juga melegitimasi pengurangan hak pesangon bagi buruh dari 32 bulan menjadi 25 bulan gaji serta tidak berbatasnya jenis pekerjaan outsourrcing dan pengurangan hak cuti. Sehingga munculah aksi demonstrasi.

Baca : Demonstrasi Mahasiswa Kritik Tujuh Tahun Jokowi, Polisi Ingatkan Bahaya Covid-19

M YUSUF MANURUNG