TEMPO.CO, Jakarta - Sengketa tanah antara Rocky Gerung dengan pengembang PT Sentul City jadi salah satu berita yang menghebohkan di medio September 2021.

Sengketa tanah ini bahkan menjadi isu yang mengungkap banyaknya mafia tanah di kawasan rumah hunian Rocky Gerung yaitu di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Selain soal Rocky Gerung, berita lain yang menjadi perhatian publik pada medio September adalah isu Formula E. Pada Oktober, beberapa berita juga menjadi bacaan utama yaitu soal penemuan dompet berisi uang dollar di Bandara Soekarno-Hatta hingga empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Berikut rangkuman berita-berita yang kam tulis dalam rangkaian Kaleidoskop 2021:

1. Rocky Gerung vs Sentul City

Aktivis Rocky Gerung mengabarkan jika dia mendapat surat somasi dari pengembang PT Sentul City karena dianggap menduduki lahan milik pengembang.

PT Sentul City mensomasi dan mengklaim tanah hunian Rocky itu sebagai milik mereka. Tiga kali Sentul City melayangkan surat somasi pada 28 Juli, 6 Agustus, dan 12 Agustus 2021. Sentul City memberikan waktu 7x24 jam kepada Rocky dan para penerima somasi lainnya untuk membongkar dan mengosongkan rumahnya.

Sentul City menyatakan memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor B2412 dan B2411 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Tidak hanya Rocky, 20 keluarga lainnya juga kena somasi.

Pengacara Rocky, Haris Azhar, menyebut SHGB yang dimiliki PT Sentul City adalah palsu. "Kalau HGB itu untuk memenuhi prosedur dengan cara yang bolong-bolong, yang salah, patut diduga kuat, bahwa HGB itu palsu," kata Haris di Kabupaten Bogor, Senin 13 September 2021.

Kuasa hukum Rocky Gerung kemudian mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor untuk meminta penjelasan mengenai lahan Rocky Gerung yang diklaim PT Sentul City masuk dalam sertifikat HGB 2411 dan 2412 milik mereka.

BPN kemudian berjanji akan menuntaskan kasus ini. Soal sengketa ini, kedua pihak akhrinya dikabarkan sepakat berdamai. Haris Azhar mengatakan langkah itu merupakan buah perjuangan yang dilakukan Rocky dan beberapa warga lainnya atas sengketa dengan Sentul City.

Baca: Sentul City dan Rocky Gerung Cs Damai, Haris Azhar: Karena Perjuangan Selama Ini

<!--more-->

2. Formula E

Masih di September 2021, isu Formula E mencuat lagi di Ibu Kota. Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta tiba-tiba mengajukan hak interpelasi. Tujuannya agar Gubernur Anies Baswedan menjelaskan secara detail rencana penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengaku tak mempersoalkan penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Asalkan pemerintah DKI Jakarta tidak menggunakan APBD, melainkan dana sponsor dari pihak swasta.

"Selama teman-teman percaya bahwa Formula E mampu mendatangkan keuntungan, silakan jalankan, tapi jangan menggunakan APBD," ucap dia dalam diskusi daring, Rabu malam, 1 September 2021.

Tak lama setelah itu, Pemut Aryo Wibowo dicopot dari posisinya sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Pemut kini menjabat Kepala Perwakilan BPK Aceh. Kursi Kepala Perwakilan BPK DKI diduduki Dede Sukarjo, mantan Kepala Auditoriat V.A BPK.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Selvia Vivi Devianti mengatakan bahwa penggantian ini merupakan mutasi dan rotasi yang biasa terjadi dalam organisasi.

"Itu upaya meningkatkan kinerja pejabat dan bentuk penyegaran dalam organisasi," kata dia kepada Tempo, Jumat malam, 17 September 2021.

Saat Pemut menjabat, BPK DKI menyoroti sejumlah laporan keuangan DKI pada 2019 dan 2020. Salah satu yang ramai dibicarakan publik adalah soal laporan keuangan DKI 2019 atas anggaran Formula E.

BPK DKI menyoroti studi kelayakan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024. BPK menilai negosiasi Jakpro soal status kerja sama dan pendanaan Formula E belum maksimal.

Belum ada kejelasan mengenai pembagian pendanaan yang dapat membebani APBD DKI. BPK menyebut pendanaan dari pihak ketiga dapat menjadi alternatif.

Hasil audit BPK DKI terhadap laporan keuangan DKI 2020 salah satunya tentang pemborosan pembelian rapid test dan masker N95 oleh Dinas Kesehatan DKI.

Ada juga Pemerintah DKI kelebihan membayar gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal. BPK DKI mendapati Pemerintah DKI masih menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada siswa yang sudah lulus sekolah.

Soal interpelasi Formula E hingga hari ini tak terwujud di DPRD DKI. Saat PDIP dan PSI menyatakan akan melakukan interpelasi, 7 fraksi di DPRD DKI bertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan di Taman Suropati.

Tujun fraksi yaitu PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB-PPP, Demokrat, dan PAN menurut politikus Gerindra Syarif sudah memiliki sikap sebelum adanya pertemuan dengan Anies Baswedan yaitu menolak interpelasi.

Meski tak didukung mayoritas fraksi, Bamus DPRD DKI kemudian menetapkan jadwal rapat paripurna soal penyampaian usul interpelasi. Hal ini kemudian menjadi gaduh lantaran Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dianggap menyisipkan agenda soal interpelasi tersebut.

Rapat paripurna soal usul interpelasi itu pun digelar pada 28 September 2021. Namun rapat ini gagal kuorum lantaran tujuh fraksi memboikotnya. Meski demikian, pembacaan pandangan soal interpelasi Formula E tetap dibacakan dua fraksi pengusul yaitu PDIP dan PSI.

Baca: DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Interpelasi, Anies Baswedan: Kita Lihat Saja

<!--more-->

Oktober 2021

1. Temuan Tas Isi Cek Rp 35,9 Miliar

Bulan ini ramai dengan temuan tas berisi cek senilai Rp 35,9 miliar. Seorang petugas kebersihan di Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, Tangerang bernama Halimah menemukan tas tangan Mountblack berwarna coklat.

Di dalam tas itulah terisi cek Rp 35,9 miliar. Kala itu Halimah melihat tas ini ditinggalkan di kursi tunggu Central Corridor Depature Terminal 2E. Ada juga sejumlah barang lain, seperti empat buku tabungan dari bank berbeda, paspor, stempel, dan dua lembar cek.

"Satu masih kosong, tapi sudah ditandatangani, satu lagi sudah diisi nominal Rp 35,9 miliar sudah ditandatangani dan distempel," jelas General Manager Wilayah I PT Angkasa Pura Solusi, Toyib Fanani, kepada Tempo, Sabtu, 30 Oktober 2021.

Pemilik tas tersebut bernama Sunardi, seorang pengusaha di Jambi. PT Angkasa Pura Solusi lantas memberikan promosi jabatan untuk Halimah. Pangkat Halimah naik menjadi supervisor.

Baca: Fakta Penemuan Tas Berisi Cek Rp 35,9 Miliar oleh Petugas Kebersihan di Bandara

2. Empat Tahun Anies Baswedan

Tahun ini juga Anies Baswedan genap empat tahun menjabat gubernur DKI. Masa kepemimpinan Anies menuai pro dan kontra. Misalnya, penanggulangan banjir di era Anies dipertanyakan. Pemicunya adalah banjir besar Jakarta di awal 2020 dan 2021.

Anies ogah melanjutkan program penanggulangan banjir era Ahok untuk normalisasi sungai karena dia sudah berjanji tak akan menggusur warga bantaran sungai. Demi memegang janji itu, normalisasi diubah menjadi naturalisasi.

Pembangunan rumah DP nol rupiah juga jauh dari target. Bahkan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang diberi tanggung jawab membangun hunian DP nol terseret kasus korupsi. Eks Direktur Utama Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan terdakwa korupsi pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Walau begitu, bukan berarti Anies minim prestasi. Dia telah menggerakkan konsep transportasi terintegrasi antara MRT, bus transjakarta, dan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Anies juga yang mempelopori pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.

Loyalis Anies pun mulai bermunculan, salah satunya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies). Aliansi itu mendukung Anies maju kontestasi pemilihan presiden alias Pilpres 2024.

“Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mendeklarasikan dengan ini mendukung penuh Bapak Anies Rasyid Baswedan maju sebagai Presiden RI,” ujar La Ode Basir, salah satu deklarator, pada 20 Oktober 2021.

Anies dinilai berhasil memimpin Jakarta, sehingga layak menjadi presiden. Selain itu, seorang warga Kampung Tanah Merah juga menyatakan dukungannya agar Anies maju Capres 2024.

"Mudah-mudahan 2024 presiden," kata dia sambil diikuti sorakan warga lain di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Baca juga: 4 Tahun Anies Baswedan, Gerindra Sebut Tidak Mungkin Program Terealisasi 100 Persen