PT JakLingko Indonesia Gandeng KPK Cegah Praktik Korupsi

Rabu, 5 Januari 2022 10:17 WIB

Penumpang melakukan pengisian saldo kartu JakLingko di Halte Transjakarta Tosari, Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021. Sistem pembayaran integrasi antarmoda dengan tarif lebih terjangkau untuk pengguna transportasi di bawah jaringan pembayaran JakLingko, seperti PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), MRT, LRT dan TransJakarta akan berlaku mulai Maret 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - PT JakLingko Indonesia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan praktik korupsi di internal atau eksternal perusahaan pembayaran transportasi tersebut. Kerja sama itu resmi dijalin melalui penandatanganan kerja sama pada Selasa kemarin.

"PT JakLingko Indonesia menerapkan sistem pengaduan atau Whistle Blowing System (WBS) dilakukan secara online dan terintegrasi dengan sistem WBS KPK. Kemudian, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga akan diterapkan pada seluruh lapisan karyawan," ujar Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin dalam keterangannya, Rabu, 5 Januari 2022.

Kamal menerangkan perusahaan JakLingko Indonesia yang memiliki akronim JLI, juga dapat disebut sebagai Jujur, Loyal dan Inovatif. Sehingga, nilai dasar perusahaan ini sejalan dengan semangat KPK yang ingin memberantas korupsi.

"Kami berkomitmen untuk mendukung antikorupsi secara jangka panjang selama lima tahun ke depan. Kami melihat ini sangat penting untuk seluruh elemen anak bangsa dalam pencegahan korupsi," kata Kamal.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyambut baik PT JakLingko Indonesia yang menggandeng instansinya untuk mengampanyekan budaya antikorupsi.

Advertising
Advertising

Wawan menjelaskan saat ini KPK memiliki enam tugas utama, yaitu pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, eksekusi. KPK secara proaktif menjalin sinergi dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam hal penindakan maupun pencegahan.

"Saya berharap, dengan adanya PKS ini dapat semakin memperkuat kolaborasi ini, sehingga dapat lebih banyak lagi program yang dapat dilakukan secara bersama-sama," kata Wawan.

Penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin dan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana. Prosesi penandatanganan PKS ini disaksikan langsung Plt Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK RI, Insan Fahmi serta Direktur Keuangan PT JakLingko Indonesia, Hanief Arie Setianto.

Baca juga: Anies Targetkan JakLingko Bisa Tekan Biaya Transportasi di Bawah 10 Persen

Berita terkait

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

3 jam lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

3 jam lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

5 jam lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

21 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

1 hari lalu

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

Kejati Banten menahan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek breakwater Cituis.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 hari lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

1 hari lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

1 hari lalu

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

1 hari lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

1 hari lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya