TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tak bisa menyembunyikan kegeramannya setelah para pejabat DKI yang hadir di rapat Badan Anggaran pembahasan Raperda APBD DKI 2022 tak satupun yang mau buka mulut soal berapa besar tunjangan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Prasetyo menukas, DPRD DKI diperlakukan seperti anak kecil oleh para pejabat yang hadir itu. "Kaya anak kecil dewan. Jawabannya kok kayak ditutupi, kenapa?" ujar dia di ruang rapat Banggar DPRD DKI pada Kamis, 13 Januari 2022.

Politikus PDIP itu meminta eksekutif transparan soal tunjangan operasional Gubernur Anies dan Riza itu. "Normatif silakan, tapi jangan kami diakalakalin aja kayak anak kecil kami," kata dia.

Adapun para pejabat DKI yang hadir pada rapat itu adalah Sekretaris Daerah Marullah Matali, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Sigit Wijatmoko, dan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Sri Haryati.

Soal tunjangan Anies Baswedan...

<!--more-->

Tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pertanyaan mengenai besaran tunjangan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria ini muncul dalam rapat Banggar untuk membahas Rancangan Perda tetang APBD 2022.

Seperti diketahui, setelah RAPBD DKI diketok pada akhir tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri kemudian melakukan review atas anggaran tersebut.

Kemendagri kemudian memberi beberapa catatan terhadap APBD DKI.

Untuk disahkan sebagai Perda, DPRD dan Pemprov DKI kembali melakukan pembicaraan mengenai anggaran untuk 2022.

Salah satu yang mencuat dalam rapat pada Kamis lalu adalah soal tunjangan gubernur dan wakil gubernur.

Anggota Banggar dari PDIP, Rasyidi, mempertanyakan jawaban pemerintah DKI atas pertanyaan dewan dalam rapat Banggar yang sama lusa lalu. Prasetyo lantas meminta Marullah menjawab dulu pertanyaan dewan, termasuk nilai tunjangan operasional Anies.

Marullah Matali berujar baru bisa menjawab sembilan pertanyaan dewan. Namun, dia belum mempersiapkan jawaban tersebut.

"Tunjangan-tunjangan hari ini mungkin belum siap. Saya tidak bawa hari ini, akan kami siapkan khusus. Yang sekarang saya akan jawab yang 9 pertanyaan," ujar dia.

Mendengar jawaban itu, Prasetyo menyela. Dia meminta Marullah menjawab dulu pertanyaannya soal tunjangan operasional Anies. Karena tidak ada jawaban, politikus PDIP itu menskors rapat selama 30 menit.

Dia lantas meninggalkan ruang rapat.

Berapa sebenarnya tunjangan Anies?...

<!--more-->

DKI Ogah Sebutkan Nominal

Anak buah Anies Baswedan memilih bungkam saat ditanya soal berapa angka pasti tunjangan sang bos. Sekda Marullah Matali mengatakan, Menurut dia, seluruh kegiatan dan anggaran DKI dapat diakses publik, salah satunya melalui pemberitaan media.

"Saya ingin menyampaikan bahwa operasional siapapun juga, bahkan tunjangan siapapun juga pernah dimasukkan dalam berita 2020 di harian yang sangat populer sekali," kata dia di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.

Marullah mengutarakan nominal tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur adalah maksimal 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) eksisting. Namun, dia tak menyebut angka persisnya.

Yang pasti, tutur dia, besaran tunjangan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

"Sebenarnya tidak bicara nominal jadi angkanya persentase sesuai dengan PP bunyinya seperti itu. Jumlahnya tergantung PAD," jelas dia.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan jika PAD di atas Rp 500 miliar atau paling rendah Rp 1,25 miliar maka biaya operasional maksimal sebesar 0,15 persen.

Biaya operasional ini dibagi dua antara gubernur dan wakil gubernur.

Jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD DKI yang pada 2022 ditargetkan mencapai Rp 55 triliun, maka 0,15 persen dari angka tersebut sebesar Rp 83 miliar. Dengan demikian Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria akan mendapat masing masing Rp 6,9 miliar setiap bulannya.

Namun angka tersebut tak diungkap oleh Marullah dan anak buah Anies lainnya yang hadir di rapat tersebut.

"Jawaban hanya disimpulkan 0,15 pesen menurut saya kurang lengkap," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi kemudian meminta Pemprov DKI memberikan jawaban tertulis tentang berapa sebenarnya angka pasti tunjangan operasioinal Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria.

"Buat surat besok kepada saya jawaban tertutup dan sejelas-jelasnya," ujar politikus PDIP itu.