Koalisi Ibukota Kecewa Presiden dan Tiga Menteri Banding Vonis Pencemaran Udara

Senin, 17 Januari 2022 15:44 WIB

Jeanny Sirait (tengah) dari Tim Advokasi Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi IBUKOTA) setelah mendaftarkan kontra memori banding kasus pencemaran udara DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta, 17 Januari 2022. TEMPO/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibukota) mendaftarkan kontra memori banding perkara pencemaran udara Jakarta. Kontra memori banding itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 17 Januari 2022.

Koalisi Ibukota mengajukannya sebagai tanggapan atas banding yang dilakukan oleh empat pejabat negara, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, dalam kasus pencemaran udara Jakarta.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September lalu memutus Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai tergugat I dan Gubernur Anies Baswedan sebagai tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal polusi udara di wilayah Ibu Kota.

Hakim juga memutuskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tergugat II, Menteri Dalam Negeri tergugat III, dan Menteri Kesehatan tergugat IV juga melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun Presiden Jokowi dan ketiga menteri mengajukan banding atas putusan tersebut. Anies Baswedan menyatakan tak akan mengajukan banding.

Jeanny Sirait, salah satu anggota tim advokasi Koalisi Ibukota mengatakan kontra memori banding sebagai kontra dari argumentasi yang disampaikan tergugat pada memori banding Oktober 2021.

Advertising
Advertising

“Kontra memori banding ini bertujuan untuk menguatkan pertimbangan hukum hakim di pengadilan tingkat pertama yang sejatinya kami nilai sudah tepat,” kata Jeanny Sirait di PN Jakpus, 17 Januari 2022.

Koalisi Ibukota berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan pertimbangan hukum bahwa warga Jakarta berhak mendapatkan hak atas udara bersih.

“Sekali lagi, meski upaya hukum adalah upaya yang sah, kamu mengutarakan kekecewaan terhadap keputusan Presiden RI dan para menteri untuk memperpanjang proses hukum, alih-alih memperpanjang proses hukum, kenapa tidak mengambil langkah perbaikan demi kepentingan warga?” tutur Jeanny.

Seorang dari 32 warga penggugat, Khalisah Khalid, mengatakan banding yg diajukan tergugat hanya membuang waktu.

“Sejak awal kami berharap penggugat tidak banding. Itu sama artinya penggugat bermain-main dengan waktu. Ini sangat berarti bagi warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, yang terus menerus menghirup udara kotor,” tutur penggugat pencemaran udara Jakarta itu.

Baca juga: Koalisi IBUKOTA Daftarkan Kontra Memori Banding Gugatan Pencemaran Udara Jakarta

Berita terkait

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

3 menit lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

26 menit lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

42 menit lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

56 menit lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

4 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

4 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

4 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

5 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

5 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya