TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menilai tuduhan pembayaran commitment fee untuk penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E sebagai praktik ijon terlalu berlebihan.

Dia menerangkan tidak ada masalah jika dilihat prosesnya, yakni sejak disahkan KUAPAS 2019, penyusunan RKA Perubahan APBD 2019, rapat-rapat lanjutan di komisi dan Banggar DPRD, dan pengesahan RAPBD Perubahan 2019 pada 22 Agustus 2019.

"Pembayaran commitment fee tersebut sah secara yuridis formal," kata Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto di Jakarta pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menuding ada praktik ijon dalam pengelolaan anggaran Formula E di Jakarta. Dia mengungkapnya setelah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta pada Selasa, 8 Februari 2022.

Politikus PDIP tersebut menyinggung anggaran Rp 180 miliar dari Bank DKI yang diserahkan kepada Formula E sebagai commitment fee. Padahal, anggaran tersebut belum masuk APBD DKI, tapi dimasukkan APBD setelah pembayaran commitment fee.

Menurut Bambang, BPK dan KPK tidak mempersoalkan commitment fee penyelenggaraan balap mobil Formula E. "Sehingga narasi ijon itu menjadi terasa sangat menggelikan dan terbantahkan."

Pada prinsipnya, Bambang melanjutkan, talangan pembayaran kewajiban pemerintah daerah dengan dana pinjaman sementara perbankan adalah mekanisme yang biasa dan diperbolehkan dalam tata kelola keuangan daerah.

Dia menegaskan juga bahwa lumrah terjadi commitment fee. Dia mencontohkan dana talangan juga dilakukan ketika delapan rumah sakit di DKI Jakarta hampir berhenti beroperasi karena kekurangan anggaran saat pandemi Covid-19. Kondisi ini terjadi sebab tagihan rumah sakit kepada BPJS belum dibayar.

Bambang mengatakan publik harus diberi tahu hal yang sebenarnya. Jangan sampai publik menjadi korban gimmick politik.

"Bagaimana rakyat mau cerdas, kalau wakil rakyatnya saja memberitahu info yang tidak benar," ucapnya soal commitment fee balap mobil listrik Formula E.

Baca: Gembong PDIP: DKI Bohongi Publik Jika Sebut Formula E Tak Gunakan APBD