TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap menggelar operasi pasar minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk melalui PT Food Station Tjipinang Jaya dan BUMD pangan lainnya harus tetap melakukan operasi pasar untuk membantu masyarakat bawah yang terdampak kenaikan harga minyak goreng," ujar Wita Susilowaty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, saat ini masyarakat sangat membutuhkan minyak goreng terlebih jelang Ramadan 1443 Hijriah.

Dia menilai harga minyak goreng itu tidak otomatis kembali pada harga normal kendati harga minyak sawit mentah (CPO) dunia berangsur turun, meski nantinya pasti akan normal mengikuti pasar.

"Namun selama harga tetap tinggi yang memberatkan warga masyarakat terutama pelaku UMKM maka sudah sepantasnya Pemerintah Daerah melakukan intervensi dalam bentuk operasi pasar," katanya.

Anggota Komisi B tersebut meminta Kementerian Perdagangan seharusnya peka terhadap kesulitan rakyat seperti dalam kesulitan minyak goreng yang diikuti mahalnya harga komoditas tersebut dan tidak melarang kepala dinas di daerah menggelar operasi pasar.

“Jika semua kesulitan rakyat diselesaikan oleh mekanisme pasar, untuk apa ada pemerintah yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat?,” ucap dia.

Sebelumnya, PT Food Station Tjipinang Jaya menghentikan operasi pasar minyak goreng kemasan karena perintah dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, perintah untuk menghentikan operasi pasar tersebut diterima setelah pemerintah pusat memutuskan mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

"Diminta untuk semua kepala dinas untuk menghentikan operasi pasar, maka Food Station dalam hal ini mengikuti aturan sehingga tidak dilakukan pasar murah untuk produk minyak goreng," ujar Pamrihadi Wiraryo.

Adapun aturan yang melarang operasi pasar minyak goreng kemasan yakni Surat Edaran Kemendag Nomor 9 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium.

Surat edaran tersebut diperkuat dengan Surat Nomor 84/PDN/SD/03/2022 yang dikeluarkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang meminta semua kepala dinas yang membidangi perdagangan di seluruh provinsi di Indonesia untuk menghentikan operasi pasar minyak goreng kemasan

Baca juga: Mafia Minyak Goreng Premium Palsu di Banten Raup Rp 250 Juta per Bulan