TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Gerindra, M Taufik, dicopot dari posisi Wakil Ketua DPRD DKI setelah desas-desus ini santer bahkan rumor mengatakan dia bakal hengkang dari partai.

Pria bernama lengkap Muhammad Taufik kelahiran Jakarta, 3 Januari 1957 bukan orang baru di Partai Gerindra DKI Jakarta. Dia bersama Ahmad Riza Patria , yang sekarang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, adalah pendiri Partai Gerindra DKI Jakarta dan telah bersama partai selama 13 tahun.

Sebelum bergabung dengan Partai Gerindra, ia sempat bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Namun di Partai Gerindra lah ia memiliki karier politik yang melesat.

Ahmad Riza Patria memuji M Taufik sebagai sosok yang jeli dalam melihat peluang seseorang menjadi pemimpin. Riza mencontohkan, pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI 2012 Taufik sukses membawa Jokowi dan Ahok memenangkan kontestasi tersebut.

Riza juga mengatakan selama memimpin Partai Gerindra DKI, M Taufik berhasil meningkatkan jumlah kursi perolehan suara. Dia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI 2014-2019 kemudian dilanjutkan pada periode 2019.

Hal itu kembali terulang pada 2017, saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

<!--more-->

Namun, M Taufik juga dikenal dengan sederet kontroversi. M Taufik terjerat kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta dan divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004. Ia dinilai merugikan negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Pada 2018, Ia juga pernah menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ia mengatakan KPU DKI tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan majunya mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif dalam pemilihan legislatif atau Pileg 2019.

Taufik juga pernah mengeluh uang perjalanan dinas DPRD DKI yang menurutnya tidak cukup. Menurut Taufik, seharusnya uang perjalanan dinas yang diterima Dewan sekitar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per hari.

Menurut dia, selama perjalanan dinas, uang makannya bisa lebih dari Rp 50.000. Atas dasar itu, Taufik menilai uang Rp 470.000 per hari tidak dapat menutupi kebutuhan anggota Dewan selama perjalanan dinas.

"Makan Rp 50.000, makan siapa? Makan elu itu mah," ujar Taufik sambil menunjuk ke arah wartawan, pada Desember 2015.

M Taufik juga dikenal sebagai orang yang keras dan vokal terhadap mantan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Beberapa kali keduanya terlibat dalam perang kata, salah satunya ketika Taufik meragukan survei elektabilitas Ahok pada 2015 yang mengatakan dia bisa maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Sementara Ahok yang saat itu menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan memilih mundur dari jabatannya bila Muhammad Taufik menjadi gubernur. "Hebat Taufik ini, dia sedang mencari celah hukum supaya Ahok tetap menjadi wakil gubernur. Jadi nanti gubernur saya adalah Taufik," kata Ahok di Balai Kota pada 24 Oktober 2014.

Membalas komentar Ahok, M Taufik pun menantang Ahok untuk mundur.

<!--more-->

Pada 2018, M Taufik, yang saat itu masih menjabat Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, juga berencana maju sebagai calon Wagub DKI Jakarta. Ia mengklaim tidak ada larangan atau penolakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia menuturkan sudah meyakinkan Prabowo dan pimpinan partai bahwa posisi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno paling pas diisi kembali oleh kader Gerindra.

Baru-baru ini M Taufik pernah terseret kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Pada Februari lalu, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pernyataan mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan yang menyebut ada arahan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik dalam pembelian tanah Munjul.

M Taufik membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur, untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Ia menegaskan, ia juga sudah menyampaikan bantahan itu dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Saat dihubungi Tempo pada 1 April, ia tidak mengetahui apakah alasan pencopotannya karena dugaan korupsi tanah di Munjul. Ia juga membantah terlibat karena pengadaan tanah itu bukan berada di bawah koordinasinya. Ahmad Riza Patria juga membantah dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul jadi alasan pencopotan Taufik.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, M Taufik akan dicopot karena dugaan kasus korupsi tanah Munjul, tidak berkontribusi terhadap partai, hingga melawan kebijakan partai dengan mendukung Anies Baswedan Menjadi Presiden.

Menanggapi pencopotannya, M Taufik legowo dengan keputusan DPD Partai Gerindra dan pencopotannya dari Waketu DPRD DKI.

“Saya tidak paham kenapa diganti, tetapi yang jelas penggantian itu saya anggap wajar,” katanya. Dia belum tahu nasib posisinya di DPRD DKI karena hal itu wewenang fraksi.

Sementara soal rumor yang menyebut dia bakal hengkang dari Partai Gerindra ke Partai NasDem, M Taufik mengatakan dirinya saat ini masih menjadi anggota aktif Partai Gerindra.

“Saya masih di Gerindra sampai saat ini. Kalau saya sudah enggak di Gerindra baru saya mikir mana yang cocok dengan ritme politiknya. Ya kita tunggu dan santai saja dulu,” kata M Taufik.

Baca juga: Dicopot dari Wakil Ketua DPRD, M Taufik Jawab Soal Munjul dan Doa untuk Anies