PTM 100 Persen di Jakarta, DPRD DKI Minta Ada Tindakan Jika 5 Persen Terpapar

Senin, 4 April 2022 03:29 WIB

Siswa saat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50 persen di SDN Ciracas 09 Pagi, Jakarta, 22 Maret 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan PTM 100 persen akan segera diterapkan di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta protokol kesehatan di sekolah diperketat pada Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen di Jakarta, yang dimulai sejak 1 April 2022. Ketua Komisi E Iman Satria mengatakan pihak sekolah wajib mengantisipasi penularan Covid-19 saat PTM meski penularan telah melandai.

"Kami lihat persiapan sekolah cukup baik," kata Iman dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 3 April 2022.

Menurut Iman, sekolah bisa ditutup kembali jika terjadi penularan Covid-19. Hal itu diatur sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Kami juga mengimbau anak-anak tetap menjaga prokes meskipun di luar sekolah, perjalanan pulang dan jangan berkerumun," ujarnya. "Takut jadi klaster baru."

Anggota Komisi E DPRD DKI Rany Mauliani mengingatkan agar sekolah memperhatikan sirkulasi udara dalam ruang kelas. Rany juga meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi penerapan PTM 100 persen secara rutin.

"Kalau memang sampai lima persen yang terkena Covid-19 di sekolah, harus jadi perhatian. Tapi kalau hanya terjadi satu kasus, saya minta jangan ditutup. Dievaluasi saja rombongan belajarnya," ujar Rany.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan siap melaksanakan PTM 100 persen di Jakarta. Dinas telah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperketat prokes. "Setelah libur awal Ramadhn, kami akan kembali 100 persen pada Senin," ujarnya.

Baca juga: PTM 100 Persen, KPAI Minta DKI Evaluasi Penerapan Jaga Jarak

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

15 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca-Pandemi COVID-19

18 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca-Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

20 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

27 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

37 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

48 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

54 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

56 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

59 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya