PDIP: Interpelasi Formula E Seperti Cewek Mau Dilamar Tapi Duit Nikah Belum Ada

Minggu, 10 April 2022 21:54 WIB

Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022. Sirkuit yang memiliki lintasan sepanjang 2.400 meter yang terdiri dari 18 tikungan dan panjang trek lurus sekitar 527 meter pembangunnya saat ini telah mencapai 87,9 persen dan ditargetkan rampung pada awal April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan interpelasi Formula E justru semakin diperlukan ketika pelaksanaan balap mobil listrik itu semakin dekat.

“Ibarat posisi cewek mau dilamar, kawinmu tanggal 4 Juni tapi duit belum ada, undangan belum cetak, wajar gak kalau ceweknya nanya kamu serius nikah gak sih?” kata Gilbert Simanjuntak saat dihubungi pada Ahad, 10 April 2022.

Menurutnya analogi itu mirip dengan urgensi interpelasi Formula E saat ini, ketika hari perhelatan semakin dekat tetapi juga perlu pertanggungjawabannya. Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengatakan interpelasi dibutuhkan guna transparansi anggaran uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk perhelatan balap mobil listrik ini.

“Orang bukan yang pemerintah kok, tetapi uang rakyat. Ini justru sangat serius karena semua orang cemas uang Rp710 miliar sudah keluar,” kata Gilbert.

Ia mengatakan rapat interpelasi tetap bisa digelar meski sudah melewati 4 Juni waktu pelaksanaan Formula E. Interpelasi, katanya, tetap bisa dilakukan setelah selesai Formula E untuk menanyakan pertanggungjawaban dana APBD yang sudah dikeluarkan.

Advertising
Advertising

“Prinsipnya bukan jadi interpelasi atau tidak, tetapi kenapa dia (Gubernur Anies) takut interpelasi? Apa yang dia takutkan? Sampai kemudian diajak makan malam. Kalau PDIP tidak mau diajak makan malam. Kita terima diskusi tapi di ruang paripurna,” ujar anggota DPRD Fraksi PDIP ini, menyinggung ketika fraksi penolak interpelasi menerima undangan makan malam dengan Anies Baswedan.

Ia mengatakan PDIP sudah melobi fraksi lain untuk menjadwalkan rapat paripurna. Namun ia mengatakan hasil lobi itu masih menunggu keputusan ketua fraksi masing-masing.

“Jangan kaya kemarin yang dibilang ilegal. Apanya yang ilegal? Orang tidak ada yang dilanggar kok,” katanya.

Sebelumnya, pada 8 April kemarin, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berencana mempertanyakan transparansi anggaran dalam interpelasi Formula E.

"Sampai hari ini kan sudah mengeluarkan duit miliaran tetapi kajiannya enggak ada," katanya.

Gembong menyatakan tak tahu isi kajian penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu di Ibu Kota. Karena itu, dia kebingungan jika ditanya apakah penjualan tiket balap Rp 350 ribu akan memetik untung.

Target penonton Jakarta EPrix juga berubah-ubah. Semula dalam proposal pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), jumlah penonton diasumsikan mencapai 90 ribu orang.

Jumlah penonton tersebut kemudian melorot lagi menjadi 10 ribu orang, tapi kembali lagi ke 50 ribu orang.

"Jadi bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang," ujar Gembong.

Sementara Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga menggulirkan upaya interpelasi Formula E dilanjutkan kembali. Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan interpelasi harus berlanjut agar Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan pendanaan ajang balapan itu.

"Harapannya interpelasi bisa jadi ajang buka-bukaan. Biar semuanya jelas," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 April 2022.

Menurut Anggara, banyak hal yang perlu dijelaskan Anies Baswedan, mulai dari pembayaran uang komitmen (commitment fee) Rp 560 miliar, kejelasan kontrak, hingga studi kelayakan Formula E.

Upaya fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E sempat gagal karena tidak kuorum pada 28 September 2021. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

Rapat interpelasi Formula E itu tidak kuorum, karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI saja yang menyetujui interpelasi Formula E, sedangkan 73 anggota dewan dari tujuh fraksi sejak awal menolak. Rapat dinyatakan kuorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50 persen +1 dari total anggota DPRD atau 54 orang.

Formula E akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Sirkuit balap Jakarta E-Prix ini memiliki layout searah jarum jam dengan total panjang 2,4 kilometer, lebar 16 meter (kiri dan kanan trek masing-masing 2 meter), serta panjang garis lurus 600 meter dan berbentuk menyerupai kuda lumping.

Baca juga: Soal Kelanjutan Interpelasi Formula E, Fraksi PKB-PPP Bergantung Laporan Jakpro

Berita terkait

Kans Kaesang Maju sebagai Bacagub di Pilkada 2024, Grace Natalie: Usianya Belum Cukup

3 jam lalu

Kans Kaesang Maju sebagai Bacagub di Pilkada 2024, Grace Natalie: Usianya Belum Cukup

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan usia Kaesang belum cukup untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

4 jam lalu

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

Ketum PSI Kaesang Pangarep didorong relawan untuk maju di Pilkada Kota Bekasi. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie bilang begini.

Baca Selengkapnya

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi

6 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku dapat amanah untuk mengemban tugas baru di pemerintahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

6 jam lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

7 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Pendiri PSI Grace Natalie Dapat Jabatan di Pemerintahan dari Jokowi, Ini Profilnya

8 jam lalu

Pendiri PSI Grace Natalie Dapat Jabatan di Pemerintahan dari Jokowi, Ini Profilnya

Presiden Jokowi memanggil Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie di Istana Kepresidenan Jakarta

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

11 jam lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

1 hari lalu

Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut 3 nama berpeluang diusung partainya di Pilkada Jabar 2024, salah satunya Ridwan Kamil. Ini langkah politiknya.

Baca Selengkapnya

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

1 hari lalu

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

1 hari lalu

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini

Baca Selengkapnya