TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta dukungan pemerintah pusat adalah bentuk kegagalannya mengatasi banjir. Sebelumnya, Anies meminta pemerintah pusat mendukung program normalisasi sungai lintas provinsi.

"Untuk menutupi kegagalan penuntasan persoalan banjir di Jakarta," kata Gembong memperkirakan alasan Anies meminta dukungan tersebut, saat dihubungi Jumat, 15 April 2022.

Sebelumnya, Anies meminta pemerintah pusat mendukung delapan pembangunan demi transformasi Ibu Kota. Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi.

Anies mendorong pemerintah pusat mendukung normalisasi di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane. Lebih spesifiknya normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2023 yang berlangsung daring lusa lalu.

Menurut Gembong, pemerintah pusat telah memberi dukungan dengan mengalokasikan anggaran pengerjaan normalisasi. Akan tetapi, anggaran ini tak terserap lantaran pemerintah DKI tak kunjung membebaskan lahan.

Dalam pembangunan normalisasi sungai, pemerintah pusat dan DKI sama-sama memiliki tanggung jawab. Pemerintah pusat membangun tanggul dan pemerintah DKI membebaskan lahan.

Pernyataan Anies dalam pembukaan Musrenbang DKI 2023 memberi kesan seolah-olah selama ini pemerintah pusat tidak memberi dukungan.

"Maka di akhir masa jabatannya, program Anies tidak jalan, karena pemerintah pusat tidak memberi dukungan. Seolah-olah begitu," ujar anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI ini.

Baca juga: Top 3 Metro: Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat, Teka-Teki PJ Gubernur DKI