TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga sangsi tarif integrasi bakal menambah jumlah penumpang transportasi umum. Menurut dia, pemerintah DKI harus membangun integrasi fisik terlebih dulu baru menerapkan tarifnya.

"Saya tidak percaya tarif integrasi menaikkan pengguna angkutan massal," kata dia dalam rapat Komisi B di Ruang Serbaguna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2022.

Politikus PDIP itu mengkhawatirkan masyarakat tak memahami penggunaan tarif terintegrasi. Dia mencontohkan warga yang cuma naik bus Transjakarta ke kawasan Blok M, Jakarta Selatan malah terkena dampak tarif terintegrasi.

"Justru jadi mahal, bukan lebih murah," ucap dia.

Kekhawatiran kedua sehubungan dengan ketepatan waktu. Pandapotan mempertanyakan apakah penerapan tarif terintegrasi akan mempercepat mobilitas orang yang naik transportasi umum.

Menurut dia, saat ini ada alternatif moda yang cepat membawa orang sampai tujuan, yaitu taksi dan ojek online. "Kita kalah dengan yang lain," ujar dia.

Hari ini Komisi B kembali menggelar rapat pembahasan tarif terintegrasi di Ibu Kota. Rapat serupa telah berlangsung berulang kali, tapi dewan belum juga memutuskan nilai tarif.

Pemerintah DKI Jakarta telah merekomendasikan tarif integrasi angkutan umum senilai Rp 10 ribu. Tarif ini berlaku untuk penggunaan kereta MRT, bus Transjakarta, dan LRT Jakarta.

Baca juga: MRT Jakarta Siap Terapkan Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Juli Nanti