Formula E Jakarta, PSI DKI Tunggu Laporan Pertanggungjawaban Panitia
Reporter
Moh. Khory Alfarizi
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 9 Juni 2022 01:24 WIB
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyebut Anies Baswedan sebagai pembohong dan pura-pura peduli terhadap rakyat yang menderita akibat Covid-19. Ia menyinggung soal pengucuran dana daerah untuk Formula E yang dicairkan di masa pandemi.
Pernyataan Giring ini terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang mendapati pemerintah provinsi telah membayar 53 juta pound sterling atau setara Rp 983,31 miliar ke Formula E Operation (FEO). Penjelasan ini tertuang dalam hasil audit laporan keuangan pemerintah DKI tahun 2019.
Uang hampir Rp 1 triliun itu digunakan untuk membayar biaya komitmen 2019-2020 dan bank garansi. "Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi," terang Giring.
PSI mengkritik pula kontrak penyelenggaraan Formula E selama lima tahun berturut-turut di Ibu Kota. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian mengatakan menilai perhelatan Formula E di negara lain justru merugikan seperti di Montreal, Kanada; Miami, Amerika Serikar; dan Moskow, Rusia.
Pemprov DKI mengatakan periode pelaksaan Formula E sudah disesuaikan dari lima menjadi tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024. Penyesuaian diakibatkan adanya pandemi Covid-19.
PSI menyoroti langkah Anies yang memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Achmad Firdaus untuk pinjam uang ke Bank DKI senilai Rp 180 miliar. Uang ini untuk biaya perhelatan Formula E.
Selain itu, PSI juga sempat mendesak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan Ahmad Sahroni mundur dari posisi Ketua Pelaksana Formula E Jakarta. Ahmad Sahroni adalah Bendahara Umum Partai Nasdem.
Menurut Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti, langkah Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E membahayakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena masih banyak persoalan membelit penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu.
"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," kata Dea dalam keterangannya, Selasa, 30 November 2021.
Baca: PSI DKI Ungkap Target Menang Pilgub 2024 Sudah Dirumuskan Sejak 2019
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
