DPRD DKI Terima Aduan Sengketa Lahan PAM Jaya dan Warga di Tanjung Priok

Minggu, 12 Juni 2022 11:53 WIB

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta menerima aduan soal sengketa lahan di Jalan Sunter Selatan, Blok O.5, RT 08/11, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sengketa tersebut melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya dengan seorang warga bernama Djasman.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua menugaskan eksekutif, mulai dari Wali Kota, Camat, Lurah, dan Biro Hukum untuk membuat kronologis kejadian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

"Karena putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang artinya gugatan tidak dapat diterima atau ditindaklanjuti karena hal tertentu. Makanya kami minta flowchart, hingga kita sama-sama tahu titik permasalahannya ada di mana," kata dia dikutip dari situs resmi DPRD DKI, Minggu, 12 Juni 2022.

Djasman mengaku sebagai ahli waris lahan seluas 4.890 meter persegi yang menjadi objek sengketa itu. Dia melalui kuasa hukumnya, Lukmanul Hakim, melaporkan kejadian penyerobotan lahan ke DPRD DKI pada Rabu, 8 Juni 2022.

Menurut Lukmanul, PT Karya Beton telah meletakkan pipa di lahan milik kliennya di Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok. Kepada Djasman, PT Karya Beton mengatakan telah membayar sewa lahan kepada PAM Jaya untuk dua periode atau 10 tahun.

Advertising
Advertising

Djasman lantas mengajukan gugatan permohonan eksekusi lahan dan sudah pada tahap kasasi. Lukmanul menyebut, pengadilan telah mengabulkan gugatan tersebut.

Namun, PT Karya Beton tetap menguasai lahan, bahkan merobohkan dinding yang dibangun Djasman. "Kami ke sini sebagai rakyat minta dibukakan jalan seadil-adilnya untuk menunjuk siapa sebenarnya pemilik dari tanah tersebut," jelas Lukmanul.

Direktur Utama Perumda PAM Jaya Syamsul Bachri turut hadir dalam agenda pengaduan sengketa lahan di Tanjung Priok tersebut. Syamsul menerangkan, pihaknya membeli lahan di utara Jakarta itu senilai Rp 244 juta pada 1982. Surat ukur tanah baru terbit pada 2016. "Saat ini statusnya itu sedang dalam proses sertifikasi dan sudah keluar surat ukurnya," ujar dia.

Baca juga: Soal Sengketa Lahan dengan Sentul City, Warga Bojong Koneng: Kami Dirampok

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Arus Balik Lebaran, Peserta Mudik Gratis dengan Kapal Laut Kloter Pertama Sampai Tanjung Priok

13 hari lalu

Arus Balik Lebaran, Peserta Mudik Gratis dengan Kapal Laut Kloter Pertama Sampai Tanjung Priok

Ribuan peserta mudik gratis Lebaran telah kembali pulang ke Jakarta menggunakan kapal laut.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

21 hari lalu

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.

Baca Selengkapnya

Ledakan Gudang Peluru Pernah Terjadi Pada 1984, 2014, dan 2024, Dua di Antaranya di Bulan Maret, Begini Kejadiannya

27 hari lalu

Ledakan Gudang Peluru Pernah Terjadi Pada 1984, 2014, dan 2024, Dua di Antaranya di Bulan Maret, Begini Kejadiannya

Ledakan gudang peluru seperti yang terjadi di Ciangsana kemarin pernah terjadi di Tanjung Priok dan Cilandak. Begini masing-masing kejadiannya.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari Saling Lapor, Ini Kata Polisi

28 hari lalu

Warga Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari Saling Lapor, Ini Kata Polisi

Polresta Banyuwangi menargetkan kedua belah pihak berdamai dan situasi kamtibmas khususnya di Desa Pakel kondusif.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

38 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

40 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya