TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan telah mensosialisasikan agar Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah atau APBD digunakan untuk produk dalam negeri. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta untuk memperhatikan produk dalam negeri.

“Itu menjadi perhatian jadi semua dinas, jajaran, badan, sudah diberi tahu untuk memperhatikan kandungan dalam negeri atau yang disebut dengan TKDN, itu yang pertama yang sudah disosialisasikan,” ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juni 2022.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, bisa dicek proses pengadaan barang dan jasa di dinas-dinas sudah memperhatikan syarat terpenting yaitu TKDN terbaik. “Itu sudah dilakukan tahun ini,” katanya.

Dia juga memastikan jika memang ada produk impor, pihaknya akan lebih mendahulukan produk dalam negeri, terlebih dari dari UMKM. Karena, kata Riza, itu berkaitan dengan msayarakat kecil, dan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

“Bisa cek ke dinas terkait dalam proses pengadaan barang-barangnya, kalau ada dinas atau badan yang tidak memperhatikan menggunakan produk dalam negeri tolong sampaikan kepada kami,” kata dia.

APBD DKI Rp 5 triliun untuk beli produk lokal

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengalokasikan Rp 5,182 triliun dari APBD 2022 untuk belanja produk-produk dalam negeri. Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengungkapkan, komitmen ini disampaikan dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22 - 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Business Matching ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi UMKM serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun,” seperti dikutip dari siaran pers PPID Jakarta, Sabtu, 26 Maret 2022.

Ratu menjelaskan Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Ratu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020 sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order. Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk.

Baca juga: Pemprov DKI Alokasikan Rp 5 Triliun APBD untuk Membeli Produk Dalam Negeri