TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih fokus kepada isu calon presiden 2024 dari pada masalah polusi udara di DKI. Padahal, Pemilihan Presiden masih dua tahun lagi pada 14 Februari 2024, dan Anies masih menjabat Gubernur sampai 16 Oktober 2022.

“Akan tetapi saat udara Jakarta mengalami polusi terberat di dunia, fokus Anies terlihat lebih ke pencapresan,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Senin, 20 Juni 2022.

Menurut Gilbert, hal itu dimulai dari peresmian Jakarta International Stadium atau JIS, dan berbagai kegiatan lainnya hingga NasDem memunculkan namanya sebagai capres 2024. Padahal, kata dia, data data pada 17 Juni 2022, udara Jakarta paling berpolusi di dunia. “Sedikitpun tidak terdengar apa yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan warga DKI,” katanya.

Gilbert menjelaskan bahwa polusi udara yang beracun itu jelas mengurangi angka harapan hidup sebesar hingga 4 tahun. Bahkan, lebih berbaya dari HIV/AIDS dan penyakit lainnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP itu mempertanyakan apakah ini bentuk ketidakpedulian karena Anies ingin mencalonkan diri menjadi presiden. Menurutnya, ketidakmampuan mengatasi masalah seperti banjir, perumahan DP nol rupiah, pengolahan sampah/ ITF, jabatan ASN di Pemprov yang tidak diminati atau faktor lainnya, tidaklah jelas.

“Pencemaran udara yang sangat berbahaya ini jelas harus diatasi, dan terburuk di dunia. Seluruh penduduk DKI terkena dampak,” tutur Gilbert.

Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat

Seharusnya, dia melanjutkan, data kenaikan kasus gangguan pernafasan sudah terdeteksi. Gilbert juga mempertanyakan apa yang dilakukan Pemprov DKI. “Seharusnya pendidikan kepada masyarakat sudah harus disampaikan.”

Masyarakat, dia berujar, perlu sadar agar mengurangi kendaraan pribadi, dan menggunakan masker di luar rumah. Kebijakan ganjil-genap yang diperluas hingga 26 jalur sebaiknya dievaluasi, karena walau dinyatakan mengurangi kemacetan, tapi kenyataannya polusi bertambah.

Gilbert mengatakan, tidak perlu menata kata untuk memberi penjelasan soal penyebab dan hal lainnya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan. “Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat. Seorang pemimpin seharusnya bekerja dengan hati demi rakyat, bukan harus diberitahu,” ujar Gilbert.

Baca juga: Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda