Top 3 Metro: Transjakarta Jual Penamaan Halte Bus, Polisi Geledah Rumah Nikita Mirzani

Jumat, 15 Juli 2022 08:37 WIB

Kondisi halte Transjakarta Bundaran HI yang akan dibongkar di Jakarta, Jumat, 15 April 2022. Dalam revitalisasi halte Transjakarta tahap 1, akan dilakukan penutupan sementara 11 halte dan menargetkan rampung pada Oktober 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Jumat pagi dimulai dari Transjakarta akan menjadikan halte bus sebagai barang komersial. Hak penamaan halte bus Transjakarta akan dijual ke perusahaan atau pihak yang berminat.

Berita kedua soal PTUN batalkan UMP DKI hasil revisi Gubernur Anies Baswedan. Anggota DPRD Gembong Warsono minta Pemprov DKI segera ambil sikap soal putusan itu karena menyangkut kepentingan buruh dan pengusaha.

Berita lain adalah soal penggeledahan di rumah Nikita Mirzani di Pesanggrahan, Jaksel. Polisi dari Polresta Serang Kota menyita Ipad milik aktris yang terjerat kasus pencemaran nama baik dan UU ITE itu.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Jumat, 15 Juli 2022:

1. Transjakarta Akan Komersialkan Halte Bus, Menjual Penamaannya ke Perusahaan

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menjadikan halte bus sebagai barang komersial. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan, pihaknya akan menjual penamaan atau naming rights 17 halte.

"Kami akan komersialkan naming rights di beberapa tempat," kata dia saat mengunjungi kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Juli 2022.

Menurut Anang, penjualan nama halte ini menggunakan sistem lelang. Artinya, nilai jual naming rights di setiap halte bakal berbeda-beda. Peserta yang memenangkan lelang, tutur dia, berhak atas naming rights halte selama lima tahun.

Bus Transjakarta melintas di bawah halte integrasi CSW di Jakarta, Senin 28 Maret 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tarif integrasi pada transportasi publik Transjakarta, MRT dan LRT sebesar Rp10 ribu untuk durasi tiga jam. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Anang tak bisa membeberkan target pendapatan non-tiket dari penjualan nama ini. Yang pasti, dia melanjutkan, sudah banyak perusahaan yang berminat membeli. "Dibanding dengan MRT, (halte Transjakarta) lebih menarik, karena (penempatan nama) di (posisi) atas dan kelihatan," ujar dia.

Dia memaparkan halte yang direvitalisasi adalah salah satu objek penjualan naming rights. Tahun ini, PT Transjakarta menargetkan penyelesaian revitalisasi di 46 halte.

Advertising
Advertising

Sementara halte bus terintegrasi akan menghubungkan halte bus transjakarta dengan fasilitas transportasi publik lainnya, seperti stasiun KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Contohnya Halte Cikoko Stasiun Cawang, Halte Stasiun Jatinegara 2, Halte Kebon Pala, dan Halte Juanda.

Selanjutnya Gembong Warsono minta Pemprov DKI ambil sikap soal PTUN batalkan UMP DKI...

Berita terkait

KPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL

7 jam lalu

KPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL

Nilai rumah mewah Syahrul Yasin Limpo yang disita KPK di Makassar tersebut diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

1 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

2 hari lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

3 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Firasat Orang Tua Siswa SMK Lingga Kencana Lihat Kondisi Bus, Ojol Geberek Lapak Tambal Ban Sebar Ranjau Paku

4 hari lalu

Top 3 Hukum: Firasat Orang Tua Siswa SMK Lingga Kencana Lihat Kondisi Bus, Ojol Geberek Lapak Tambal Ban Sebar Ranjau Paku

Orang tua siswa SMK Lingga Kencana Depok kecewa pihak sekolah memaksakan jalan dengan kondisi bus yang tidak baik.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

4 hari lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

5 hari lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

5 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

5 hari lalu

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

5 hari lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya