TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah di setiap kota administrasi dan kabupaten administrasi bisa mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP itu sudah diatur dalam peraturan gubernur atau pergub," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II, Junaedi seperti dikutip dari Antara, Selasa, 26 Juli 2022.

Junaedi menjelaskan peraturan soal pencabutan KJP bagi pelajar yang tawuran itu tertera dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Pendidikan.

Dalam pergub tersebut disebutkan setiap siswa yang terlibat tawuran akan mendapatkan hukuman pencabutan fasilitas KJP.

Proses pencabutan KJP itu berawal dari laporan pihak Kepolisian kepada sekolah bahwa ada beberapa murid yang terlibat tawuran.

Laporan tersebut diterima sekolah dan diserahkan ke Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) selaku pihak yang mengelola KJP. "Setelah itu barulah P4OP melakukan proses penghentian," kata Junaedi.

Meski begitu, ia mengaku belum ada siswa sekolah negeri di wilayah Jakarta Barat yang menerima hukuman pencabutan KJP.

Walau demikian, Junaedi beserta jajaran lain dari tingkat Kepolisian dan suku dinas terkait tetap meningkatkan sosialisasi bahaya tawuran ke setiap sekolah.

Dia juga berharap pencabutan KJP bisa menjadi efek jera bagi siswa agar tidak melakukan tawuran.

Sebelumnya, beberapa peristiwa tawuran sempat terjadi di kawasan Jakarta Barat. Salah satu yang paling baru adalah peristiwa tawuran di Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Juli 2022 lalu.

Tawuran tersebut melibatkan tiga sekolah dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Akibat peristiwa tersebut, satu orang pelajar berinisial AIS, 16 tahun tewas meregang nyawa karena mengalami luka senjata tajam.

Sebanyak 22 pelajar termasuk tiga eksekutor korban ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Metro Taman Sari.

Baca juga: Tawuran Pelajar di Duren Sawit. Siswa SMA Jadi Korban Salah Sasaran