TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo ogah menerangkan alasan tindakan intoleransi di sejumlah sekolah Ibu Kota. Menurut dia, pertanyaan soal penyebab intoleransi di sekolah tidak visioner.

"Menurut saya itu bukan hal yang penting untuk kita bahas ke depan," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2022.

Hari ini Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI tentang kasus intoleransi di sekolah yang dilaporkan masyarakat kepada anggota dewan. Dalam pertemuan itu, PDIP hendak meminta klarifikasi dari eksekutif atas diskriminasi yang terjadi di sekolah-sekolah.

PDIP mencatat kasus intoleransi terjadi di 10 sekolah sejak 2020. Bentuk intoleransi itu, seperti wajib mengenakan jilbab hingga siswi tidak boleh membeli celana pendek.

Menurut Purwosusilo, sudah menjadi tugas bersama antara pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat untuk menjaga kebhinekaan. DPRD DKI, lanjut dia, juga telah menyarankan agar seluruh kepala sekolah diberi pembinaan.

"Kita harus kembangkan dengan sikap nasionalis," ucap dia.

Berikut daftar 10 sekolah yang disebut mengalami kasus intoleransi dan diskriminasi itu:
1. SMAN 58 Jakarta Timur
2. SMAN 101 Jakarta Barat
3. SMPN 46 Jakarta Selatan
4. SDN Cikini 02 Jakarta Pusat
5. SMKN 6 Jakarta Selatan
6. SMPN 75 Jakarta Barat
7. SMPN 74 Jakarta Timur
8. SDN 03 Tanah Sereal Jakarta Barat
9. SMPN 250 Jakarta Selatan
10. SDN 03 Cilangkap Jakarta Timur

Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah memaparkan sejumlah kasus intoleransi di 10 sekolah tersebut. Di SMPN 46 Jaksel misalnya, guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) memaksa siswinya memakai jilbab. Pemaksaan jilbab itu dilakukan di hadapan murid-murid lainnya.