TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM dengan cara mengalihkan anggaran sejumlah program nasional.

"Caranya bagaimana?, Ya menyisir kembali program-program yang prestisius, yang besar dan memakan anggaran besar serta sifatnya tidak mendesak untuk kemudian dialihkan pada penanganan masalah BBM. Contohnya, Ibu Kota Negara, kereta cepat, beberapa infrastruktur yang lain. Saya kira itu penting, tapi belum mendesak," kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto di Kota Bogor seperti dikutip Tempo dari Antara, Senin, 12 September 2022.

Menurut Atang, kenaikan harga BBM cukup tinggi hampir 35 persen di tengah ekonomi masyarakat yang terpuruk setelah dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun. Kenaikan harga BBM dinilai akan memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat.

Politikus PKS itu mengatakan, pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat justru kurang tepat, karena yang terdampak atas kenaikan harga BBM adalah semua lapisan.

Selain itu, kata dia, anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terbatas sehingga sasaran penerima pun belum tentu merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Jokowi bagi-bagi BLT triliunan rupiah

Pemerintah pusat menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.

Ada juga anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Pemerintah pusat juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 2 persen anggaran dana alokasi umum (DAU) untuk disalurkan sebagai bantuan sosial (bansos) di bidang transportasi, bagi sopir angkutan umum, ojek daring (online), UMKM dan nelayan. Pemerintah daerah diminta pula menyisihkan biaya tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum baik jasa maupun barang.

Atas instruksi itu, Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan Rp 4,6 miliar dari dana alokasi umum (DAU) untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Bansos tersebut direncanakan akan diberikan kepada sopir angkot, ojek online dan UMKM.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor pun telah mendata sebanyak 2.200 sopir angkot berkartu tanda penduduk (KTP) di daerahnya telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah setempat.

PT Pos Indonesia salurkan BLT BBM

Sementara, PT Pos Indonesia Cabang Bogor menyalurkan BLT BBM tahap I dan II sebesar Rp300 ribu serta Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Rp200 ribu sekaligus kepada 323.334 keluarga penerima manfaat (KPM) di kota dan Kabupaten Bogor mulai Selasa (6/9) hingga akhir September 2022.

Kemudian, untuk bantuan subsidi upah (BSU) dan anggaran BTT masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Atang mengungkapkan melihat situasi yang bergelojak dari masyarakat, alangkah baiknya jika BBM kembali diturunkan dan pemerintah dapat mencari solusi lain dengan pengalihan anggaran program pembangunan yang besar untuk mensubsidi BBM.

Hanya saja, kata dia, regulasi yang membatasi pembelian BBM bersubsidi diperkuat agar keluhan pemerintah soal 70 persen subsidi bahan bakar minyak yang dinikmati masyarakat mampu dapat teratasi.

"Saya kira itu dibuat regulasi saja, bukan berarti ketika ada tikus makan di lumbung, kemudian lumbungnya dibakar semua. Tetapi diselesaikan masalah pemerintah di dalam mengawasi ketidaktepatan distribusi BBM bersubsidi," kata Atang Trisnanto.

Baca juga: Derita Sopir Angkot Saat Harga BBM Naik: Setoran Turun, Tak Bisa Menutup Biaya Bensin