Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 28 September 2022 07:23 WIB

Pengurus RT mengangkut bantuan sosial non tunai berupa beras yang siap disalurkan kepada warga di kawasan RW 02 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pendaftaran sudah kita buka dan tidak ada kuota. Tidak terbatas," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suprapto, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 27 September 2022.

Dia menjelaskan pendaftaran melalui DTKS tersebut sudah bergulir sejak 22 Agustus dan akan berakhir pada 10 November 2022 mendatang. "Ini adalah pembukaan ke tiga selama 2023 setelah sebelumnya kita buka dua kali beberapa bulan sebelumnya," ucap Suprapto.

Suprapto menjelaskan warga yang ingin mendaftar bisa melihat akun Instagram @sudinsosialjakartabarat untuk melihat persyaratan dan tata cara pendaftaran.

Dia menjelaskan warga yang ingin mendaftar bisa langsung mengakses https://dtks.jakarta.go.id. Jika tidak bisa mendaftar lewat situs tersebut, warga bisa datang langsung ke kantor kelurahan setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Advertising
Advertising

Calon penerima bantuan sosial bukan PNS, TNI, dan Polri

Suprapto menjelaskan beberapa larangan yang harus dihindari warga jika ingin terdaftar sebagai DTKS. Salah satunya yakni salah satu anggota keluarga bukan bagian dari pegawai BUMN, PNS, anggota TNI, Polri, dan anggota DPR dan MPR.

Selain itu, warga yang kedapatan memiliki mobil tidak bisa mendaftar DTKS. "Rumah tangga memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas satu miliar rupiah tidak bisa mendaftar DTKS," jelas dia.

Suprapto memastikan proses pemeriksaan warga yang mendaftar menjadi DTKS dilakukan dengan ketat agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Untuk diketahui, warga yang terdaftar sebagai DTKS adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah yang akan mendapatkan ragam bantuan sosial dari pemerintah. "Mereka akan mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD," kata Suprapto.

Baca juga: Polda Metro Jaya Bagikan 50 Ton Beras Bansos kepada Masyarakat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Tak Buka Pendaftaran Taruna STIP, Pengamat: Kalau Bisa Tutup 2 Tahun

3 hari lalu

Kemenhub Tak Buka Pendaftaran Taruna STIP, Pengamat: Kalau Bisa Tutup 2 Tahun

Ki Darmaningtyas menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem asrama untuk taruna STIP.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

4 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Buntut Penganiayaan Senior ke Junior, Kemenhub Tak Buka Formasi Pendaftaran STIP Tahun Ini

5 hari lalu

Buntut Penganiayaan Senior ke Junior, Kemenhub Tak Buka Formasi Pendaftaran STIP Tahun Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peristiwa meninggalnya Rio, salah satu mahasiswa di STIP menjadi evaluasi bersama bagi Kemenhub.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya