Daftar 20 Nilai Rapor Merah Anies Baswedan, Politikus PDIP: Baru Indah di Kata-kata

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 13 Oktober 2022 17:18 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 100 taman maju bersama di Taman Delonix, Pasar Rebo, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Foto ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai sebagian besar janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD 2017-2022, tidak terealisasi.

"Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma tiga sampai lima yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.

Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Anies baru baik di rencana tetapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta. "Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.

Gembong menjelaskan janji Anies yang terealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan JakLingko walau masih belum sempurna, kemudian janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018.

Lalu, lanjut dia, adalah meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak Rp325 miliar. Meski ada janji yang terealisasi, Gembong menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik yakni:

Advertising
Advertising

- Normalisasi sungai: 0 persen.
- Naturalisasi sungai: 0 persen.
- Perkembangan Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0 persen.
- Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PDBU) : 0 persen.
- Pembangunan ITF dalam kota: 0 persen.
- Pembangunan "Science Park": 0 persen.
- Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: 0 persen.
- "Electronic Road Pricing" (ERP): 0 persen.
- Peningkatan Fasilitas "Park & Ride" : 0 persen.
- Taman Pintar: 0 persen (dari target 175 lokasi).
- Rumah DP 0 Rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen).
- Rumah aman: empat unit dari target 267 (1,5 persen).
- Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3 persen)

Baca: Zulfan Lindan Sebut Anies Antitesis Jokowi, PDIP: Lebih Etis NasDem Keluar dari Kabinet

Kemunduran di era Anies versi Gembong

Selain itu, Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies ini seperti:

- Menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting).
- Video rapat tidak diunggah ke Youtube.
- Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.
- Menghambat akses informasi kepada wartawan.
- Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
- Terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah.
- Melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.

"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," kata Gembong.

Kelanjutan janji Anies Baswedan

Ia juga menilai, janji Anies akan bergantung evaluasi apakah harus dilanjutkan atau tidak oleh Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI,

Jika dalam evaluasi ternyata janji tersebut dibutuhkan dan akan bermanfaat bagi warga Jakarta, kata Gembong, kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Heru. "Kalau memang bermanfaat bagi warga Jakarta, akan dilanjutkan, tetapi jika setelah evaluasi, ternyata antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, untuk apa diteruskan," katanya.

Menurut Gembong, Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat.

Anies akan mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sementara Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022. Heru dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

Baca juga: Percaya Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur, Anies: Berpengalaman & Jejaring Luas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

46 menit lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

57 menit lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

1 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

2 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

4 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

4 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

5 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.

Baca Selengkapnya

Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

6 jam lalu

Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.

Baca Selengkapnya