TEMPO.CO, Jakarta - Kedatangan Satpol PP di Mess Cenderawasih, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 24 Oktober 2022, untuk melakukan relokasi atas permintaan Pemprov Papua ditolak oleh warga karena tidak adanya koordinasi.

"Mereka datang tanpa ada koordinasi, maka itu tadi kami kunci pintu, mereka tidak boleh masuk," ujar Zakeus Sabarofek, Ketua Ikatan Keluarga Cenderawasih Tanah Abang, di Mess Cenderawasih, Senin, 24 Oktober 2022.

Perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan, James E Tamba, mengatakan bahwa rencana relokasi oleh Pemprov Papua merupakan tindakan sepihak. Pasalnya, tidak ada koordinasi secara resmi sejak awal sehingga membuat warga resah.

Menurut keterangan, rombongan dari Satpol PP beserta Pemprov Papua sudah berkumpul di depan Mess Cenderawasih sejak pukul 10.00 WIB. Namun, warga menahan mereka di depan gerbang dan meminta penjelasan mengenai tujuan kedatangan untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan.

Saat itu kedua pihak mencoba melakukan mediasi, dibantu oleh kepolisian serta TNI yang turut berupaya meredam situasi. Dalam kesempatan itu, Pemprov Papua memberikan daftar nama berisi 30 orang yang disebut menyetujui relokasi. Tetapi setelah diperiksa, data tersebut tidak sepenuhnya benar, bahkan beberapa nama yang tercantum mengaku tidak pernah memberikan persetujuan.

"Setelah dicek ternyata ada beberapa yang kami temukan itu merasa itu tidak benar," ungkap James.

Setelah bernegosiasi, pihak warga memberikan kebebasan kepada nama-nama yang disebut mau melakukan relokasi, dengan catatan pihak kepolisian menjamin keamanan. Selain itu, hanya sebagian pekerja yang diperbolehkan masuk dan Pemprov Papua tidak diizinkan ikut ke dalam.

"Udah ada sejarahnya mereka berupaya melakukan upaya paksa, warga disini kan merasa resah," kata James.

Namun, tiba-tiba listrik padam ketika mobil pengangkut barang dan sebagian pekerja sudah masuk. Hal ini pun menimbulkan keresahan bagi warga sehingga situasi sempat bersitegang dan proses relokasi tersebut akhirnya dibatalkan.

"Mereka datang listrik mati, mau melucuti atau gimana, itu kecurigaan," tambah James.

Menurut warga, pemutusan listrik tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Papua telah melakukan tindakan premanisme. Sementara, diketahui pemutusan air juga sudah dilakukan sejak seminggu lalu.

"Batallah prosesnya itu jadi warga sudah menunjukkan itikad baik tapi dari mereka seperti itu," pungkasnya.

Warga Mess Cenderawasih Minta Dialog Dengan Pemprov Papua

Benny Maran, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, menyebut bahwa warga Mess Cenderawasih tidak ingin menghalangi proses tersebut jika ada pembicaraan dari kedua belah pihak. Menurutnya, warga sudah lebih dulu tinggal di tempat pemberian Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, itu selama puluhan tahun dan Pemprov Papua seharusnya tidak memiliki hak untuk mengambil alih Mess Cenderawasih.

"Segala sesuatu kalau kita bicarakan dengan baik, duduk bersama dan bicara pasti ada solusinya," kata Benny.

Warga Mess Cenderawasih merupakan masyarakat asli Papua yang sudah tinggal sejak lama di Jakarta. Secara administrasi, mereka merupakan warga DKI Jakarta.

Zakeus mengaku bahwa mereka selalu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi kepentingan Papua. Namun, tindakan dari Pemprov Papua saat ini justru mengintimidasi warga disana.

"Kami warga Papua tapi kami tinggal di DKI dan punya KTP DKI, berarti kami juga warga DKI," kata Zakeus.

Janji Fasilitasi Mediasi, Kepala Staf Presiden Belum Bergerak

Sebelumnya, ratusan warga Mess Cenderawasih sempat berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 12 Oktober 2022. Dalam aksi itu, ada 6 perwakilan warga yang menemui Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas persoalan tersebut.

Dari pertemuan itu, KSP menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian masalah antara penghuni Mess Cenderawasih dengan Pemprov Papua. Namun hingga saat ini, belum ada pergerakan dari pihak KSP.

"KSP janji untuk membantu, tapi sampai sekarang si Pemprov Papua ini datang tidak ada koordinasi," tutur Benny.

Sementara, pihak yang mendatangi Mess Cenderawasih pagi itu seluruhnya berasal dari unsur Papua. Kedatangan Polisi dan TNI juga mulanya disebabkan karena adanya kerumunan di sekitar jalan, sehingga mereka datang dan turut membantu mediasi.

"Hari ini kita tidak ada menerima unsur dari DKI, Setneg, dari pihak manapun kecuali dari Pemprov Papua," tutur James.

VANIA NOVIE ANDINI

Baca juga: Demo di Patung Kuda, Ratusan Warga Papua Tolak Tinggalkan Mess Warisan Presiden Soekarno