TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta merestrukturisasi nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Atika Nur Rahmania menyebut ada pengurangan nilai APBD DKI 2023 dari jumlah yang semula diajukan.

"Restrukturisasi total APBD dari semula Rp 85,5 triliun menjadi Rp 80,67 triliun," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022. Jumlah ini berkurang hampir Rp 5 triliun dari rencana pengajuan semula.

Restrukturisasi anggaran berimbas pada nilai pagu indikatif program prioritas pemerintah DKI tahun depan. Ada pagu indikatif program yang berkurang dan bertambah.

Hal ini juga mempengaruhi besaran belanja yang mendukung prioritas pembangunan dari Rp 54,68 triliun turun menjadi Rp 51,28 triliun. Lalu total belanja daerah juga menukik dari Rp 77,37 triliun menjadi Rp 72,32 triliun.

Dalam APBD DKI 2023 terdapat delapan prioritas dan 12 target pembangunan Jakarta. Berikut perubahan nilai pagu akibat restruktur anggaran:

1. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas
- Pemenuhan layanan dasar perkotaan 69,06 persen
- Pagu indikatif Rp 19,24 triliun menjadi Rp 18,37 triliun

2. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja
- Tingkat pengangguran terbuka 8,21 persen
- Pagu indikatif tetap Rp 170 miliar

Baca: DKI Ajukan APBD 2023 Senilai Rp 85,57 Triliun, Ada 8 Prioritas dan 12 Target Pembangunan

3. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah
- Laju pertumbuhan ekonomi 5,4-6,2 persen
- Pagu indikatif Rp 369 miliar menjadi Rp 352 miliar

4. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon
- IKLH 54,93. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca 19,3 persen
- Pagu indikatif Rp 1,31 triliun menjadi Rp 1,21 triliun

5. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial
- Tingkat kemiskinan 4,13 persen, rasio gini 0,411, dan tingkat kemiskinan ekstrem 1,06 persen
- Pagu indikatif Rp 1,78 triliun menjadi Rp 1,94 triliun

6. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat
- Indeks Kepuasan Masyarakat 88,5
- Pagu indikatif tetap Rp 610 miliar

7. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat
- Indeks Dimensi Pendidikan 12,14
- Pagu indikatif Rp 19,82 triliun menjadi Rp 17,98 triliun

8. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan
- AHH 73,21 tahun, prevalensi stunting balita 13,7 persen
- Pagu indikatif Rp 11,21 triliun menjadi Rp 10,64 triliun

Baca juga: DPRD DKI Mulai Bahas APBD 2023 Hari Ini, Tidak di Jakarta, Tapi di Bogor

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.