TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengajukan rancangan APBD DKI 2023 senilai Rp 85,57 triliun. Dia menuturkan rancangan tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2023.
"Terdapat delapan prioritas dan 12 target pembangunan 2023," kata dia dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Oktober 2022.
Marullah merincikan postur APBD DKI 2023 Rp 85,57 triliun terdiri dari pendapatan daerah senilai Rp 77,44 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 8,12 triliun. Kemudian pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp 8,19 triliun.
Dia menyebut, pemerintah DKI telah menginventarisasi program yang anggarannya perlu ditambahkan. Program tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan, dan program bedah kampung.
Inventarisasi, dia menyampaikan, dilakukan setelah mendapat arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Dalam rangka menindaklanjuti arahan Pak Pj Gubernur pada 18 Oktober dan juga pertemuan dengan beberapa kementerian serta kunjungan-kunjungan lapangan," terang Marullah.
RKPD DKI 2023 adalah turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Tema RKPD 2023 adalah pemulihan dan transformasi menuju ekonomi digital dalam rangka pemantapan kota global yang berdaya saing.
Delapan prioritas dan 12 target pembangunan Jakarta 2023 itu adalah:
1. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas
- Pemenuhan layanan dasar perkotaan 69,06 persen
- Pagu indikatif Rp 19,31 triliun
2. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja
- Tingkat pengangguran terbuka 8,21 persen
- Pagu indikatif Rp 170 miliar
3. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah
- Laju pertumbuhan ekonomi 5,4-6,2 persen
- Pagu indikatif Rp 369 miliar
4. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon
- IKLH 54,93. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca 19,3 persen
- Pagu indikatif Rp 1,31 triliun
5. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial
- Tingkat kemiskinan 4,13 persen, rasio gini 0,411, dan tingkat kemiskinan ekstrem 1,06 persen
- Pagu indikatif Rp 1,78 triliun
6. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat
- Indeks Kepuasan Masyarakat 88,5
- Pagu indikatif Rp 610 miliar
7. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat
- Indeks Dimensi Pendidikan 12,14
- Pagu indikatif Rp 19,82 triliun
8. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan
- AHH 73,21 tahun, prevalensi stunting balita 13,7 persen
- Pagu indikatif Rp 11,21 triliun
Baca juga: DPRD DKI Bahas APBD DKI 2023 Mulai 1 November 2022, Ditargetkan Rampung Sebulan
