TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mulai membahas APBD 2023 hari ini. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan rapat digelar di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat. "Dengan pertimbangan butuh tempat lebih luas dan terbuka," kata dia, Senin, 31 Oktober 2022.
Pembahasan awal dimulai dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2023 pada 31 Oktober-3 November 2022. KUA-PPAS tidak dibahas terlebih dulu di setiap komisi, tapi langsung loncat ke Rapat Badan Anggaran alias Banggar.
Proses selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 pada 14-22 November 2022. Targetnya Raperda APBD 2023 disahkan dalam Rapat Paripurna pada 28 November 2022.
Jadwal ini diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah alias Bamus DPRD pada Kamis, 27 Oktober 2022. Dalam rapat itu, legislator Kebon Sirih meminta agar pembahasan APBD 2023 berlangsung di kantor mereka di Ibu Kota.
Sebab, akan memakan waktu di jalan apabila rapat diselenggarakan di Grand Cempaka Bogor. Rani yang saat itu memimpin rapat menyebut perlu meminta persetujuan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terlebih dulu.
Baca: DPRD DKI Bahas APBD DKI 2023 Mulai 1 November 2022, Ditargetkan Rampung Sebulan
Alasan butuh tempat besar
Namun, rapat tetap dihelat di Bogor. Menurut Rani, akan banyak eksekutif yang menghadiri rapat Banggar, meski tak semua anggota dewan hadir. Untuk itu, tutur dia, tetap dibutuhkan tempat yang besar agar bisa menampung peserta rapat.
"Selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir, kami tetap waspada pada risiko itu," ucap politikus Partai Gerindra ini.
Pemerintah DKI telah mengajukan Rancangan APBD DKI 2023 senilai Rp 85,57 triliun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang dipimpin Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali menyampaikan rancangan tersebut dalam Rapat Banggar pada Kamis lalu.
Dia menuturkan rancangan anggaran tahun depan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2023. APBD 2023 fokus pada delapan prioritas dan 12 target pembangunan.
Postur APBD DKI 2023 Rp 85,57 triliun terdiri dari pendapatan daerah senilai Rp 77,44 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 8,12 triliun. Kemudian, pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp 8,19 triliun.
Baca juga: DKI Ajukan APBD 2023 Senilai Rp 85,57 Triliun, Ada 8 Prioritas dan 12 Target Pembangunan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
