Alokasi Subsidi Tiket Transjakarta di APBD DKI 2023 Dikurangi Rp 409 Miliar, Demi Mobil Dinas Polri dan TNI

Sabtu, 12 November 2022 19:36 WIB

Penumpang berada di dalam bus Transjakarta di Halte Transjakarta Tosari, Jakarta, Rabu, 16 Maret 2022. PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai melayani penumpang dengan kapasitas normal 100 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasukkan usulan hibah yang dimohonkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Masuknya proposal hibah baru ini mengurangi jatah subsidi tiket Transjakarta yang semula dianggarkan masuk APBD DKI tahun depan ini.

Total ada tujuh item hibah baru di Dishub DKI senilai Rp 409 miliar. Dana itu rencananya dipakai untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan polisi dan TNI.

"Tapi untuk kegiatan ini belum masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.

Belum masuk RKPD berarti tujuh usulan hibah tersebut tidak masuk dalam RAPBD DKI 2023. DPRD DKI telah selesai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 pekan lalu.

KUA-PPAS yang telah disepakati otomatis menjadi RAPBD 2023. Legislatif harus membahas lagi RAPBD 2023 di setiap komisi DPRD, berlanjut ke rapat Badan Anggaran (Banggar), dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD.

Advertising
Advertising

Kemarin Komisi B Bidang Perekonomian DPRD membahas RAPBD 2023 bersama Dinas Perhubungan. Syafrin menyampaikan adanya tujuh permohonan hibah baru sebesar Rp 409 miliar.

Menurut dia, hanya ada satu belanja hibah yang sudah masuk RKPD, yaitu pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) senilai Rp 75,47 miliar. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memohonkan anggaran tersebut.

Dengan begitu, total ada delapan usulan belanja hibah Dishub DKI senilai Rp 485,4 miliar. Dishub DKI harus menurunkan alokasi anggaran subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar permohonan hibah Forkopimda bisa diakomodasi.

Anggaran PSO Transjakarta yang semula diusulkan Rp 4,24 triliun turun menjadi Rp 3,5 triliun. "Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," terang Syafrin.

Baca: Jalur Sepeda Semula Diusulkan Dapat Rp 38 Miliar di Era Anies Baswedan, Kali Ini Jadi Rp 0

Berikut ini rincian usulan belanja hibah Dishub DKI


1. Pengembangan ETLE
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 75,47 miliar

2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya
Anggaran: Rp 16,73 miliar

3. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Mako Puspomal
Anggaran: Rp 7,67 miliar

4. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Koopsudnas
Anggaran: Rp 79,99 miliar

5. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Komandan Korem 052/Wijayakrama
Anggaran: Rp 1,66 miliar

6. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 130,78 miliar

7. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Wing Komando I Koppasgat
Anggaran: Rp 11,98 miliar

8. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya, Korem 052
Anggaran: Rp 161,09 miliar

Baca juga: Nol Anggaran Jalur Sepeda Tahun Depan, B2W: Konyolnya Politik di Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kepolisian Australia Menembak Mati Remaja Laki-laki karena Penikaman

2 jam lalu

Kepolisian Australia Menembak Mati Remaja Laki-laki karena Penikaman

Kepolisian Australia mengkonfirmasi telah menembak mati seorang remaja laki-laki, 16 tahun, karena penikaman dan tindakan bisa dikategorikan terorisme

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

12 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

13 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

2 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya