TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak perlu tim besar dalam menjalankan pemerintahan DKI. Dia hanya butuh tim yang efisien dan lincah, sehingga memilih Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

"Saya senang memiliki sosok berpengalaman yang bisa diandalkan seperti Bapak Marullah di sisi saya," tulis dia dalam unggahan akun Instagram @herubudihartono, Senin, 5 Desember 2022.

Sebelumnya, Heru mencopot jabatan Marullah sebagai Sekretaris Daerah DKI. Dia diberi tanggung jawab baru sebagai Deputi Gubernur. Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto dipilih menjadi Pj Sekda DKI.

Pelantikan keduanya berlangsung di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022. Menurut Heru, dirinya akan berbagi banyak tugas dengan Marullah.

Misalnya, bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. Kepala Sekretariat Presiden ini memilih Marullah Matali lantaran sebentar lagi Jakarta menjadi tuan rumah Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital (MGMAC) 2023.

"Saya mempercayakan posisi penting ini kepada beliau karena Jakarta sebentar lagi akan memiliki hajatan besar," ucap dia.

Baca juga: Keputusan Heru Budi Copot Marullah Matali Timbulkan Tanda Tanya, Pengamat: Selera Politik?

<!--more--> Keputusan Heru Budi menimbulkan tanda tanya
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian pejabat eselon 1 ini menimbulkan tanda tanya publik. Heru perlu menjelaskan alasannya mencopot Marullah dari posisi Sekda DKI.

“Apakah karena faktor kinerja atau hanya selera politik? Ini harus clear supaya tidak ada spekulasi liar,” ucap Adi saat dihubungi Tempo hari ini.

Pandangan lain datang dari politikus PKS, Nasrullah. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tak memungkiri jika mutasi jabatan Marullah bermuatan politis. Hal itu dipengaruhi partai politik yang tengah berkuasa.

“Ada, lah (muatan politik) karena ini kan juga lembaga politik. Lembaga eksekutif tidak beda dengan lembaga legislatif ada politiknya, pasti (muatan politik itu) ada,” ujar Nasrullah.

Dia tak mendetailkan partai berkuasa yang dimaksud. Pemegang kursi terbanyak di DPRD DKI saat ini adalah PDIP.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mendukung keputusan Heru. Anggota dewan ini beranggapan, Pj Gubernur perlu mengisi kekosongan jabatan pada Deputi Gubernur.

Total ada empat kursi Deputi Gubernur di bidangnya masing-masing. Heru Budi baru memilih satu orang, Marullah Matali, untuk mengisi jabatan strategis ini.

"Saya justru mendorong untuk dipenuhi, saya justru mendorong kepada Pj untuk diisi semua Deputi yang kosong agar bisa berbagi tugas,” terang Gembong.

Baca juga: Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.