Jaktour Gunakan Whistle Blowing System Cegah KKN, Petingginya Pernah Terjerat

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 12 Desember 2022 16:28 WIB

Warga beraktivitas di kawasan Wisata Kota Tua, Jakarta, Ahad, 28 November 2021. Demi meningkatkan pengunjung di kawasan Koa Tua, BUMD DKI Jakarta Experience Board (JXB) menggelar Pasar Jakpreneur di Taman Fatahillah, Kota Tua pada 26-28 November yang digelar dengan protokol kesehatan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jakarta Tourisindo atau Jaktour yang saat ini bernama Jakarta Experience Board (JXB) meluncurkan sistem sebagai upaya mitigasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pidana lainnya di tubuh BUMD milik Provinsi Jakarta tersebut.

Direktur Operasional dan Transformasi Digital JXB Andi Permadi mengatakan, upaya mitigasi praktik KKN, yakni dengan peluncuran Whistle Blowing System (WBS) dan integrasi informasi teknologi.

Bagi perusahaan sistem tersebut menjadi bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan. Mulai dari norma hukum peraturan perundang-undangan, internal perusahaan maupun norma masyarakat.

"Peluncuran ini menjadi tindak lanjut dari pembenahan internal terkait perwujudan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG)," kata Andi dalam peluncuran WBS dan Integrasi Teknologi Informasi JXB di Grand Cempaka Hotel, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022.

Menurut Andi, JXB telah menyusun berbagai program dalam mewujudkan CGC. Di antaranya adalah sistem pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan litigasi, penyusunan kode etik perusahaan, pedoman pengendalian gratifikasi dan penyusunan manajemen anti penyuapan.

Advertising
Advertising

Transformasi JXB, kata Andi, bisa berjalan lancar atas dukungan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, konsultan dan rekan BUMD selaku mitra kerja.

Dengan peluncuran ini, dia berharap cita-cita perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang transparan dengan reputasi yang baik dapat tercapai. "Ini adalah cita-cita kita semua dalam pengelolaan perusahaan yang berintegritas, Insya Allah memberikan dampak positif bagi performa perusahaan," kata Andi.

Baca: Kasus Korupsi Jaktour, Eks GM dan Akuntan Tersangka Baru

WBS dikelola pihak ketiga demi independensi

Direktur Administrasi dan Keuangan JXB Zulfarsyah menyebutkan, WBS merupakan mekanisme pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan JXB. WBS dikelola oleh pihak ketiga demi menjamin independensi dari tindak lanjut laporan yang masuk. "Isi pengaduan melalui website https://integrity-jxboard.co.id, kemudian isi semua form dan sertakan bukti. Lalu pantau pengaduannya," ujar Zulfarsyah.

Selain itu, perusahaan juga menyediakan integrasi teknologi informasi JXB. Pertama dashboard integrasi finansial hotel, yang merupakan aplikasi berbasis website yang hadir untuk memberikan kemudahan pengumpulan data finansial dan okupansi di tujuh unit hotel JXB. Kedua, monitoring CCTV terpusat, dengan sistem monitoring dan perekam aktivitas CCTV selama 24 jam penuh di seluruh unit JXB.

Terakhir, monitoring jaringan integrasi berupa aplikasi yang bisa memberikan informasi terkait kinerja jaringan vital, termasuk router dan server.

Dia menambahkan, peluncuran ini bisa berdampak positif bagi pemegang saham, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, perusahaan juga bisa memperoleh profit yang betul-betul diharapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Kemudian dari sisi 'stakeholder', kami bisa dipercaya bahwa transaksi ini betul-betul transaksi yang secara 'real time' (waktu sebenarnya) itu sesuai dengan transaksi yang kami lakukan dari operasional JXB," katanya.

Zulfarsyah berharap seluruh karyawan JXB bisa menjunjung tata kelola perusahaan yang baik. Dia juga meminta mereka untuk menjauhi praktik KKN atau tindak pidana lain yang dapat mengotori nama perusahaan daerah tersebut. "Harapannya karyawan Jaktour tidak menjadi karyawan yang menggembosi atau membuang kotoran di tempat kita sendiri," katanya.

Dia juga meminta karyawan Jaktour betul-betul menjadi karyawan terpercaya yang memang sebagai "human capital" yang berhasil sehingga membuat perusahaan ini menjadi lebih baik lagi.

Baca juga: Jaktour Minta Modal Rp 360,6 Miliar untuk Sulap Grand Cempaka Bogor Jadi Miniatur Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


Berita terkait

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

14 menit lalu

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

3 jam lalu

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

KPK memeriksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Ada beberapa tersangka lain dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

7 jam lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

9 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

11 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

12 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

12 jam lalu

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Dirtipidsiber Bareskrim Polri menyebut saat ini penyidik juga masih mengejar diduga pelaku berinisial S warga negara Nigeria.

Baca Selengkapnya

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

12 jam lalu

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

Suara pro-Palestina, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengatakan perusahaan Lockheed Martin dan MBDA harus dilarang

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

14 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Bareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

15 jam lalu

Bareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus manipulasi data menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data untuk menipu.

Baca Selengkapnya