TEMPO.CO, Jakarta - Sengkarut alih fungsi lahan SDN Pondokcina 1 Depok yang rencananya untuk pembangunan masjid raya menjadi berita terpopuler di kanal Metro. Wali Kota Depok Mohammad Idris memilih jalan terus membongkar bengunan sekolah.

Idris mengabaikan saran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menunda atau bahkan membatalkan dana bantuan pembangunan masjid hingga urusan SDN Pondokcina terselesaikan dengan cara baik-baik. Alasannya, ia belum menerima surat secara resmi.

Berikut 3 berita terpopuler di kanal Metro

1. Pemprov Jabar Tunda Pembangunan Masjid, Wali Kota Depok: Tidak Ada Pernyataan Resmi ke Saya

Mohammad Idris menyatakan akan melanjutkan pengosongan SDN Pondokcina 1 untuk dibangun menjadi masjid. Idris mengaku belum mendengar pernyataan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat yang akan menunda bantuan pembangunan masjid Margonda.

"Tidak ada, tidak ada pernyataan resmi dari mereka ke saya, kita akan terus proses," kata Mohammad Idris di sela kegiatannya di Depok pada Senin 12 Desember 2022.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar Indra Maha mengatakan akan menunda pembangunan masjid di lahan SDN Pondokcina 1.

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat bertemu perwakilan lembaga Namaa Charity dari Kuwait meninjau lokasi calon Masjid dan Islamic Center di dekat Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis 28 Juli 2022. Dok. Diskominfo Depok

"Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid, Pemda Provinsi Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda,” kata Indra melalui keterangan persnya, Minggu 11 Desember 2022.

Bukan hanya menunda, dinas bahkan bisa melakukan pembatalan pemberian bantuan pembangunan masjid apabila alih fungsi lahan SDN Pondokcina 1 masih menjadi polemik. “Bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dibatalkan," tambahnya.

Indra menuturkan, Pemerintah Provinsi Jabar mendorong Pemerintah Kota Depok mengedepankan pendekatan dialogis untuk mendapatkan solusi terbaik soal rencana alih fungsi lahan SDN Pondokcina 1 menjadi Masjid Margonda.

Baca selengkapnya di sini

Selanjutnya Ridwan Kamil minta Wali Kota Depok selesaikan masalah SDN Pondokcina 1

<!--more-->

2. Ridwan Kamil Surati Wali Kota Depok, Minta Polemik SDN Pondok Cina 1 Diselesaikan Tidak Ada Menang Kalah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah berkirim surat kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris soal penggusuran DN Pondok Cina 1 yang lahannya akan dibangun masjid raya.

“Saya tidak bisa mencampuri lebih jauh karena SD kewenangannya wali kota. Kalau kewenangannya, perselisihannya ada di level SMA/SMK secara teknis gubernur bisa turun langsung,” kata Ridwan di Bandung, Senin, 12 Desember 2022.

Dalam surat itu Ridwan minta agar Mohammad Idris menyelesaikan polemik alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid tersebut dengan musyawarah. “Saya sudah kirim surat, tolong dikedepankan musyawarah. Tidak ada menang kalah, semua harus win win solution,” kata dia.

Sejumlah orang tua siswa bertahan di depan pagar SDN Pondokcina 1, Depok, Ahad, 11 Desember 2022. Para orang tua siswa yang masih menolak rencana relokasi bertahan dan menghadang rencana eksekusi SDN Pondokcina yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan masjid. TEMPO/Subekti.

Ridwan mengatakan, surat itu juga berisi sikapnya atas polemik tersebut. “Karena lahannya masih berdinamika, ya sudah saya kirim surat, dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai itu selesai secara baik-baik,” kata dia.

Irjen Kemendikbud juga akan turun langsung mencari tahu duduk perkara polemik di Depok tersebut. “Hari ini kalau tidak salah laporan dari Irjen Kemendikbud itu sedang rapat,” kata dia

Gubernur Jabar itu yakin Wali Kota Depok akan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan polemik tersebut. “Tidak ada kemaslahatan jika prosesnya ada perselisihan. Maka musyawarahkan dengan baik sesuai dengan sila ke-4, kita musyawarah mufakat,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini

Selanjutnya Tebet Eco Park ditutup pagar untuk kenyamanan pengunjung

<!--more-->

3. Anies Bangun Tebet Eco Park Terbuka, Tapi Dipagari di Era Heru Budi, Ini Penjelasan DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut pemagaran di Tebet Eco Park bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung agar kawasan itu tetap nyaman dan teratur.

"Pemagaran adalah upaya kedua Pemprov DKI setelah sebelumnya menggunakan aplikasi JAKI untuk membatasi jumlah pengunjung sejak Juli 2022," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Murcahyo.

Ivan menambahkan pemagaran ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Pemprov DKI Jakarta terhadap keluhan pengunjung Tebet Eco Park selama masa uji coba Juni 2022.

Menurut dia, kenyamanan pengunjung taman selama ini tidak tercapai lantaran adanya pedagang liar, sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, tanaman yang rusak terinjak, hingga taman menjadi kotor.

Maka dari itu, pihak Pemprov DKI memasang pagar dengan tujuan untuk kontrol aksesibilitas keluar masuknya pengunjung, memberikan batas fisik taman, menjaga keamanan sarana dan prasarana taman, serta mencegah penyalahgunaan area taman.

"Kami menyesuaikan dengan fungsi dan tujuan awal desain taman yang hijau dan terbuka dengan menambah pagar sebagai batas pengaman area taman," tambahnya.

Pagar besi sedang dibangun di sebagian sisi kawasan wisata Tebet Eco Park, di Jakarta Selatan, Sabtu, 10 Desember 2022. Tempo/Aliyyu Medyati

Pagar akan dibangun permanen sepanjang kurang lebih 1.700 meter mengelilingi seluruh taman menggunakan baja berlubang (perforated steel) yang ditargetkan selesai Maret 2023.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sejumlah kebijakan terkait dibukanya kembali Tebet Eco Park, salah satunya membatasi jumlah pengunjung harian demi mengantisipasi terjadinya penumpukan di area taman.

Operasional taman dibagi menjadi dua sesi yakni sesi pertama pukul 07.00 hingga 11.00 WIB, lalu sesi kedua pukul 13.00 sampai 17.00 WIB, dengan kewajiban mendaftarkan diri terlebih dahulu menggunakan aplikasi JAKI.

Baca selengkapnya di sini